Wilayah DIY Tertinggi Ketiga Rawan Politisasi Isu SARA saat Pemilu 2024

Harianjogja.com, JOGJA—DIY jadi provinsi ketiga paling atas yang tergolong rawan politisasi suku, agama, ras (SARA) secara nasional. Indeks kerawanan SARA saat Pemilu 2024 di Bumi Mataram ini menunjukkan 14,81 poin.

DIY masih di bawah DKI Jakarta yang berada di puncak kerawanan SARA pada Pemilu 2024 dengan skor 100 poin. Lalu di peringkat dua ada Maluku Utara dengan nilai kerawanan SARA saat Pemilu sebesar 77,16 poin.

Meskipun ada di peringkat tiga, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY tetap mengantisipasi kerawanan SARA tersebut. “Identifikasi kami lakukan untuk menangkalnya, prakiraan kami di DIY ini ada banyak latar belakang suku yang hidup di tengah masyarakat. Memang banyak pendatang dari berbagai daerah di Indonesia ke Jogja,” jelas Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, Jumat (13/10/2023).

Berbagai latar belakang penduduk Jogja yang juga banyak warga pindahan dari hampir seluruh Indonesia, jelas Najib, tidak sendirian memicu kerawanan SARA. “Faktor utama lainnya, penggunaan media sosial di DIY itu juga tinggi, di media sosial ini banyak ditemukan informasi-informasi yang provokatif terhadap isu SARA, ini menambah pemicu kerawanan Pemilu dalam isu SARA,” katanya.

BACA JUGA: Polsek Sewon Menyita Puluhan Botol Miras Oplosan

Najib menyebut kerawanan SARA pada Pemilu di DIY perlu ditangani secara khusus. “Dan jadi perhatian bersama, baik KPU hingga instansi terkait lainnya. Apalagi di Jogja ini banyak ormas kedaerahan juga, itu bisa digandeng agar dapat diantisipasi konflik berlatar SARA saat Pemilu 2024 itu,” ungkapnya.

Antisipasi konflik berlatar SARA di DIY saat Pemilu, lanjut Najib, juga dapat dilakukan dengan menggencarkan kampanye positif di media sosial. “Ini tugas bersama bagaimana mengkonter narasi-narasi SARA yang bisa menyebabkan konflik, tugas bersama ini perlu dikoordinasikan agar antisipasinya benar-benar maksimal,” katanya.

Terpenting lain untuk mengantisipasi kerawanan SARA pada Pemilu di DIY, menurut Najib, agar tidak memberikan ruang pada kandidat yang menggunakan politisasi sentimen tersebut.

"Karena sangat mungkin kerawanan dan gesekan ini dikapitalisasi oleh pihak tertentu untuk meraih kemenangan, sengaja memproduksi konflik, itu yang harus diantisipasi," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News