Pilur Bantul 2026, Bupati Ingatkan Calon Lurah Hindari Politik Uang
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengingatkan 87 calon lurah untuk menghindari politik uang menjelang Pilur 2026.
Ilustrasi pemilu - Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuka lowongan untuk pengawas tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2024 sebanyak 2.709 orang.
Ketua Bawaslu Gunungkidul Andang Nugraha di Gunungkidul, Sabtu (23/12/2023) mengatakan pengawas tempat pemungutan suara (TPS) bertugas membantu panitia pengawas pemilu (panwaslu) kelurahan atau desa dalam mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada hari pencoblosan.
"Jumlah yang dibutuhkan sebanyak 2.709 orang. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) reguler yang akan disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul pada saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024," kata Andang.
Ia mengatakan pengawas TPS ini masa tugas satu bulan, terhitung sejak 23 hari sebelum pemungutan hingga tujuh hari setelah hari pemungutan.
Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas TPS, yakni melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara pemilu, dan pengawasan pergerakan hasil penghitungan suara.
"Pengawas TPS bertugas melakukan penerimaan laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu maupun pemilihan. Selanjutnya, menyampaikan laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu kepada panwaslu kecamatan melalui panwaslu kalurahan atau desa," katanya.
Namun demikian, lanjut Andang, jadwal pembukaan pendaftaran pengawas TPS masih menunggu putusan dari Bawaslu RI. "Kami masih menunggu petunjuk teknis termasuk regulasi terbarunya dari Bawaslu RI," katanya.
Saat ini, lanjut Andang, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Bersama jajaran panwascam dan PKD sudah melakukan patroli pengawasan APK yang bertujuan untuk mencatat semua APK untuk Pemilu 2024.
Selain itu, patroli ini dilakukan dalam upaya pencegahan apabila bertemu dengan peserta yang memasang APK. "Kami imbau agar dipasang sesuai dengan peraturan baik untuk tidak dipasang di zonasi larangan maupun terkait cara
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengingatkan 87 calon lurah untuk menghindari politik uang menjelang Pilur 2026.
Bansos beras 30 kg kembali disalurkan Oktober-Desember 2026 untuk 33,24 juta penerima. Cek status penerima menggunakan NIK.
Ombudsman RI mengungkap dugaan pungli Rp150.000 per minggu di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural lapas kemudian dinonaktifkan.
Pemprov Jateng memperluas program Satu OPD Satu Desa Dampingan yang kini menjangkau 641 desa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Rusia memperingatkan NATO bahwa aktivitas militer di sekitar Kaliningrad meningkatkan risiko konflik bersenjata langsung.
Dinsos PPPA Kulonprogo menemukan pensiunan ASN menerima bansos. Penerima yang tidak layak diminta sadar dan dapat diganti sesuai kondisi.