Viral Snack KPPS Sleman, Penyunatan Anggaran Diduga Capai Ratusan Juta

Harianjogja.com, JOGJA—Dugaan praktik penyelewengan anggaran terjadi dalam pengadaan snack atau konsumsi pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sleman. KPU Sleman mengungkap adanya penyunatan anggaran yang dilakukan pihak vendor selaku penyedia jasa hingga mencapai Rp12.500 dari total anggaran Rp15.000 untuk setiap satu kotak konsumsi.

Buntut dari persoalan ini massa dari perwakilan pedukuhan di Sleman mendatangi kantor KPU Sleman, Jumat (26/1/2024). Mereka mendesak KPU Sleman transparan dan mengambil langkah hukum untuk vendor penyedia snack pelantikan KPPS.

BACA JUGA : Sempat Viral Konsumsi KPPS Sleman Disunat dari Rp15.000 Jadi Rp2.500, Begini Kronologinya

Pasca  pelantikan, KPU Sleman telah memanggil dan mempertemukan vendor selaku penyedia snack dengan Jogoboyo atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kamis (25/1/2024). Sekretaris KPU Sleman, Yuyud Futrama, menjelaskan total anggaran snack untuk pelantikan KPPS sekitar Rp400 juta. PT Jujur Kinaryo Projo terpilih sebagai vendor penyedia snack melalui e-katalog dan telah menyanggupi pesanan snack seharga Rp15.000 dengan total jumlah 24.199 kotak.

Dalam pertemuan klarifikasi dengan vendor, terungkap jika vendor memotong anggaran snack dari KPU Sleman menjadi Rp2.500 dan mendistribusikan pekerjaan pengadaan snack ke beberapa produsen lain. “Ternyata dia [vendor] menurunkan seharga Rp2.500. Berarti dia sudah bathi Rp12.500, dari Jogoboyo menyarankan kami mengambil langkah. Langkah pertama kami menyetop dia sebagai vendor,” ungkapnya.

Dengan demikian dari total anggaran Rp15.000 disunat Rp12.500 dan parahnya hanya dibelanjakan Rp2.500. Jika ditotal dengan jumlah pesanan snack 24.199 kotak maka penyunatan anggaran yang terjadi mencapai Rp302 juta.

Ia menjamin tidak ada unsur KPU Sleman yang terlibat dalam pemotongan anggaran ini. “Kalau bapak-ibu menemukan ada unsur KPU, entah itu sekretariat pegawai yang main-main, bisa membuktikan, akan saya pecat hari ini juga,” ujarnya.

Anggaran yang dialokasikan untuk pelantikan KPPS hanya sebatas untuk snack sebesar Rp15.000 per orang. Di Sleman tidak dianggarkan untuk uang transport dan makan berat sebagaimana Kota Jogja.

“Anggaran yang diturunkan se Indonesia sama. Yang membedakan itu jumlahnya [KPPS] Sleman banyak kok dapatnya [anggaran] sama dengan kota yang sedikit. Sleman jumlahnya 24.000 [KPPS], uangnya sama dengan kota,” katanya.

Namun ia memastikan pada pelaksanaan Bimtek, KPPS akan mendapat uang transport sebesar Rp50.000, makan berat dan snack. Kemudian untuk honor KPPS, dipastikan akan turun tepat waktu setelah pelaksanaan pemungutan suara. “Besok Bimtek dapat transport, makan dan snack,” ujarnya.

Ketua Paguyungan Dukuh Cokro Pamungkas Sleman, Sukiman Hadiwijoyo, menjelaskan pada pelantikan KPPS yang dilaksanakan Kamis (26/1/2024), para KPPS yang sebagian juga merupakan dukuh-dukuh, mengeluhkan fasilitas snack yang tidak layak.

“Snack dipandang kurang wajar. Maka dari ketika snack aja kurang wajar, pasti pertanyaannya yang lain. Kok Sleman ga ada [uang] transportnya? Yang lain lagi terkait bimtek dan pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024, jangan sampai Sleman terulang lagi,” katanya.

BACA JUGA: Viral Konsumsi Pelantikan KPPS Dinilai Tak Layak, Ini Penjelasan Ketua KPU Bantul

Di samping soal konsumsi, ia juga meminta KPU Sleman memastikan honor KPPS juga dibayarkan tepat waktu. Hal ini mengaca pada pengalaman pemilu sebelumnya yang terjadi keterlambatan pembayaran honor KPPS. “Kami memberi masukan, ngelingke. Tujuan kami pemilu terlaksana dengan sukses,” ungkapnya.

Salah satu KPPS, Ahmadi Riyanto, menegaskan anggota KPPS sebenarnya tidak kekurangan soal makanan. Namun yang dipermasalahkan KPPS adalah pemotongan anggaran dalam pengadaan snack maupun fasilitas lainnya. “Mohon penjelasannya dan kejujurannya,” katanya.

Ia menuturkan jika tidak ada transparansi dan langkah serius dari KPU Sleman, maka KPPS siap untuk mundur dan tidak akan terlibat lagi dalam pelaksanaan pemilu selanjutnya. “Karena ini adalah hak dari rakyat yang dikelola pemerintah dan dikembalikan dan dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News