Pemkab Bantul Pastikan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Tidak Terdampak Meski Ada Pilkada

Harianjogja.com, BANTUL—Pemkab Bantul memastikan kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun ini tidak akan terdampak, meskipun ada kewajiban bagi Pemkab menyediakan anggaran Rp60 miliar untuk pelaksanaan Pilkada.

Hal ini menyusul adanya sejumlah strategi yang disiapkan oleh Pemkab Bantul agar kegiatan dan urusan terkait pemberdayaan, pendidikan dan kesehatan masyarakat tetap berjalan serta tidak mengalami pengurangan.

Sekda Bantul Agus Budi Raharja mengatakan, jika Pemkab Bantul telah membuat kebijakan agar urusan terkait pemberdayaan, pendidikan dan kesehatan masyarakat tetap berjalan meski ada kebijakan untuk menganggarkan Rp60 miliar untuk Pilkada. Selain itu, Pemkab Bantul juga punya kewajiban untuk desentralisasi pengelolaan sampah sesuai amanat dari Pemda DIY.

“Untuk itu, biaya aparatur dan birokrasi kami tekan semaksimal mungkin. Sehingga untuk urusan pemberdayaan, kesehatan dan hal pokok masyarakat tetap bisa berjalan,” kata Agus disela Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2024 di Parasamya Pemkab Bantul, Rabu (31/1/2024).

Untuk 2024, ungkap mantan kepala dinas kesehatan ini, Pemkab Bantul telah menganggarkan Rp1,19 triliun untuk pengadaan barang dan jasa yang terbagi dalam 13.200 paket.

Jumlah paket tersebut terdiri dari 10.933 paket yang dilaksanakan melalui penyedia dengan nilai Rp725,9 miliar dan 2.267 paket yang dilaksanakan secara swakelola dengan nilai Rp470,72 miliar.

Dari jumlah tersebut, dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan jumlah 9.426 paket, e-purchasing 942 paket, tender 176 paket, dan seleksi 10 paket.

BACA JUGA: Halim dan Joko Ingin Tetap Bersama di Pilkada 2024

“Untuk nilai anggaran 2024 ini lebih tinggi dari 2023 yang hanya mencapai Rp1,1 triliun.  Adapun pengadaan tahun ini terbanyak masih di sektor infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Begitu juga dengan sektor pendidikan, kesehatan masih jadi prioritas kami,” papar Agus Budi.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul Aris Suharyanta mengatakan, pada 2024, pihaknya mengerjakan 190 paket pembangunan dengan nilai Rp129 miliar.

Paket tersebut diprioritaskan untuk pembangunan dan pemeliharaan 83 jalan desa dan kabupaten. Selain itu untuk pembangunan jembatan, gorong-gorong, drainase dan pembangunan fisik lainnya.

“Untuk jembatan ada jembatan Mriyan (Srigading) dan jembatan Bantulan (Sanden-Sorobayan),” ungkap Aris.

Sementara untuk pembangunan gedung, Aris mengaku pada 2024 tidak ada. Sebab, pada 2024 ada banyak anggaran yang diajukan oleh DPUPKP Bantul mendapatkan revisi.

“Khusus untuk rehap gedung sekolah, kemarin untuk yang SD atap ambrol itu akan gunakan biaya tak terduga [Rp550 juta], untuk tupoksi ada di Disdikpora, kami hanya mendampingi,” ucap Aris.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.