Muskal Sidomulyo Ricuh Saat Bahas BUMKal dan Anggaran Seret

Harianjogja.com, BANTUL— Musyawarah Kalurahan (Muskal) Sidomulyo di Bantul terpaksa ditunda setelah forum pembahasan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) memanas akibat perbedaan pandangan soal kewenangan dan arah pengelolaan.

Perdebatan muncul di tengah forum yang berlangsung sejak siang hingga sore pada Senin (31/3/2026), ketika sejumlah pihak menilai pembahasan belum berjalan objektif, terutama terkait posisi pengambilan keputusan dalam pengelolaan BUMKal.

Ketua LPMKal Sidomulyo, Zahrowi, menjadi pihak yang meminta penundaan. Ia menilai terjadi kontradiksi dalam pelaksanaan musyawarah karena peran BUMKal dinilai tidak berada pada jalur yang semestinya.

“Prinsipnya BUMKal itu usaha milik kalurahan. Otoritasnya ada pada eksekutif, tapi ini malah Bamuskal. Jadi kontradiktif,” kata Zahrowi.

Ia juga menyoroti manfaat BUMKal yang dinilai belum optimal bagi masyarakat. Menurutnya, unit usaha tersebut seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus menjadi sumber pendapatan asli kalurahan.

“Kalau belum bisa memberikan manfaat, ya seperti formalitas saja dan tidak berguna,” ujarnya.

Zahrowi menilai Muskal seharusnya menjadi momentum memperjelas arah pengembangan usaha desa agar lebih produktif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Ketua Bamuskal Sidomulyo, Samidi, menilai dinamika dalam forum merupakan hal yang wajar dalam proses pengambilan keputusan. Ia menegaskan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas.

“Kalau memang ada yang perlu dicermati atau direvisi, tidak masalah. Yang penting kita akuntabel, transparan, tidak asal-asalan,” kata Samidi.

Ia juga membuka ruang untuk penundaan forum demi pendalaman materi, dengan catatan pembahasan selanjutnya harus lebih jelas dan terarah.

Sementara itu, Lurah Sidomulyo, Susanto, menegaskan komitmen pemerintah kalurahan untuk menjadikan BUMKal sebagai penggerak ekonomi desa, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

Ia menjelaskan, rencana penguatan modal BUMKal hingga 20 persen dari anggaran belum bisa dijalankan optimal pada 2026 karena penyesuaian kondisi fiskal.

“Tahun ini kita harus menyesuaikan, karena kemampuan anggaran juga terbatas. Ini terjadi secara nasional,” ujarnya.

Susanto menekankan pentingnya memilih direktur BUMKal yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi agar pengelolaan usaha desa dapat berjalan maksimal.

“Kita butuh direktur yang inovatif dan punya semangat. Karena ini tidak mudah,” katanya.

Meski di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah kalurahan memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

“Bukan berarti tidak peduli, tapi kita harus menyesuaikan kondisi yang ada,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.