Nyoblos di Bantul, Ini Pesan Ketua PP Muhammadiyah

Harianjogja.com, BANTUL—Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menggunakan hak suaranya di TPS 12, Kampung Rukeman-Peleman RT 04/RW 04, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Rabu (14/2/2024) pagi.

Dalam kesempatan ini, Haedar menyampaikan pesan kepada pihak yang menang dan kalah di Pemilu 2024.

BACA JUGA: Waduh! Surat Suara di LPP Kelas II Yogyakarta Kurang

Pantauan Harianjogja.com, pukul 09.16 WIB, Haedar bersama istrinya Siti Noordjannah dan anaknya datang ke TPS 12 untuk menggunakan hak suaranya. Dengan mengenakan kemeja panjang warna putih. Haedar nyoblos di bilik suara huruf C.

Usai menggunakan hak suaranya, Haedar mengatakan,  ia mengapresiasi terselenggaranya Pemilu serentak yang digelar kali ini. Mengingat Pemilu kali ini adalah penentu masa depan bangsa Indonesia selama lima tahun mendatang.

“Saya sebagai pribadi dan Ketua PP Muhammadiyah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada petugas TPS di dalam negeri dan mancanegara dengan berbagai perangkatnya. Tentu saja kepada KPU dan Bawaslu yang telah melaksanakan tugas, dengan baik dan tertib. Dan, kami harapkan tidak ada sesuatu yang tidak diharapkan,” kata Haedar usai mencoblos.

Artinya, lanjut Haedar pelaksnaannya sesuai dengan aturan dan konstitusi yang berlaku. Menurut dia, pemilihan umum ini adalah bentuk penyampaian suara masyarakat yang tulus dan disampaikan ke TPS.

“Dan, saya yakin masyarakat memilih dengan hati dengan pilihan yang rasional. Maka kami harapkan proses penghitungan sampai nanti tuntas, berjalan baik, sesuai dengan aturan, tidak ada kekeliruan dan tidak ada kesalahan,” papar Haedar.

Selain itu, Haedar juga berharap agar pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara tetap menjunjung tinggi asas langsung umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil. “Bermartabat, beretika luhur dan tetap menjaga aturan konstitusi,” terang Haedar.

BACA JUGA: TPS UNIK, KPPS Ledok Pereng Maguwoharjo Gunakan Pakaian Tari Badui

Harus Legowo

Haedar juga berharap ketika masyarakat sudah memilih, maka semua pihak harus menghormati pilihan rakyat. “Dan menerima hasil dengan sikap legowo. Ksatria, kenegarawanan dan tetap memiliki sikap berbangsa dan bernegara yang positif,” papar Haedar.

Jika ada persengketaan, Haedar meminta agar memakai prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, KPU, Bawaslu dan MK serta intitusi yang memproses sengketa pemilu diselesaikan dengan aturan yang berlaku. “Proses penyelesaian juga harus akuntable. Terbuka, sehingga nantinya hasilnya itu memuaskan semua pihak,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.