Alokasi Pupuk Bersubsidi di Gunungkidul 2024 Capai 20.460 Ton

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kabupaten Gunungkidul menyatakan alokasi pupuk subsidi untuk petani di Gunungkidul cukup di tahun 2024. Hal ini mengacu pada alokasi dan serapan pupuk subsidi tahun 2023.

Kepala DPP Gunungkidul, Rismiyadi mengatakan alokasi pupuk subsidi tahun 2024 hampir sama jumlahnya dengan tahun 2023. Tahun ini, alokasi pupuk bersubsidi di Gunungkidul di angka 20.460 ton, terdiri atas urea mencapai 12.390 ton dan NPK mencapai 8.070 ton. Realisasi tahun 2023 untuk pupuk urea mencapai 13.863 ton dan NPK 8.494 ton.

BACA JUGA : Sudah Setahun Kartu Tani Tidak Bisa Digunakan, Petani Bantul Mengeluh

Pemerintah Pusat Pemerintah memutuskan untuk menaikkan kuantum pupuk pada anggaran tahun 2024 dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Terkait rencana ini, Rismiyadi masih menunggu arahan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKH) Provinsi. Pasalnya, kebijakan distribusi atau alokasi pupuk sifatnya berjenjang.

Petani dapat mengakses melalui kelompok tani (KT). Dengan begitu, petani perlu berkelompok terlebih dahulu. Nantinya, menebus pupuk dapat menggunakan kartu tani. “Penebusan bisa perseorangan maupun kelompok tergantung kesepakatan dengan kelompok dan kios,” kata Rismiyadi dihubungi, Selasa (27/2/2024).

Rismiyadi menambahkan apabila seseorang belum memiliki kartu tani maka dia dapat menggunakan KTP guna mengakses pupuk subsidi dengan syarat dan ketentuan khusus seperti terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Pada tahun 2023, Kabupaten Gunungkidul menjadi kabupaten terbaik pertama dalam pengelolaan kartu tani. Pengelolaan yang dia maksud yaitu partisipasi petani dan kios dinilai baik, mengacu versi Bank BRI yang menjadi operator kartu tani.

“Pemerintah menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dan terus mengupayakan agar kebutuhan petani tercukupi. Penyuluh pertanian siap membantu melakukan pendampingan,” katanya.

Ketua Taruna Tani Jaka Berek, Marsudi membenarkan petani juga dapat mengakses pupuk subsidi dengan KTP. Kelompoknya juga telah mengakses pupuk urea dan NPK tahun 2023. “Mudah mengaksesnya, bisa pakai KTP tapi KTP tersebut sudah terdaftar di Simhultan [Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian],” kata Marsudi.

Meski begitu, Marsudi tidak menampik kelompoknya yang mewadahi petani muda juga memiliki kendala dalam menebus pupuk subsidi. Kata dia, kurangnya modal kelompok kadang menjadi salah satu kendalanya. "Ya kalau petani yang sudah sepuh-sepuh kadang tidak ada pembukuan. Jadi tidak saving budget. Beda kalau skalanya buat usaha," katanya,

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.