Fotografi Tak Lagi Sekadar Pajangan, JPEX Tawarkan Pengalaman Interaktif
Jogja Photo Art Experience menghadirkan 168 karya dari 45 pameris dalam tujuh ruang instalasi seni di Jogja City Mall hingga 31 Desember 2026.
Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum - Antara
Harianjogja.com, JOGJA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY membantah adanya penggelembungan suara kepada PSI seperti yang diberitakan di sejumlah media sosial. Dugaan penggelembungan suara itu muncul lantaran kenaikan suara PSI di laman info Pemilu 2024 naik signifikan dalam waktu cepat.
Dugaan penggelembungan suara terhadap PSI juga terjadi di DIY. Di media sosial akun X @okluvj mengunggah gambar yang membuktikan adanya tindakan penggelembungan suara. Hasil suara PSI yang semula 80 dari model C5 berubah menjadi 542 di situs web KPU.
Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi mengatakan, tidak ada penggelembungan suara kepada PSI seperti yang diberitakan di sejumlah sosial media. Hal itu, kata dia sudah dibantah oleh KPU masing-masing kabupaten kota dan juga daerah lain juga KPU pusat.
"Karena ketika dicek ke hasil Pemilu di formulir yang bersangkutan itu sesuai semua. Ga tahu itu dasarnya dari mana," katanya, Senin (4/3/2024).
Jika informasi tersebut berasal dari info Pemilu 2024 bisa jadi benar lantaran masih banyak yang perlu diperbaiki dari situs web itu. Hal tersebut pun sudah diakui oleh KPU pusat bahwasanya terdapat kesalahan input data dari Sirekap ke real count KPU yang di situs web.
"Jadi yang diacu itu adalah hasil plano manual secara berjenjang. Di Sirekap itu kan membaca yang di plano, pembacaan ini yang kadang ada salah. Misalnya 0 keluar 88, itu yang dilakukan perbaikan sehingga angkanya disesuaikan," ujarnya.
Menurut Shidqi, proses rekapitulasi perhitungan suara di plano tidak akan meyalahi prosedur lantaran setiap lembaran selalu dicocokkan dengan data yang diperoleh oleh saksi partai dan peserta Pemilu.
"Data yang di info Pemilu itu belum 100 persen juga, karena ketika kemarin ada yang salah mungkin ada sebagian yang diperbaiki dan ada yang belum," jelasnya.
BACA JUGA: PGRI DIY Tak Setuju Dana BOS Digunakan Buat Program Makan Siang Gratis
Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib menyebutkan, pihaknya sudah meminta agar dugaan penggelembungan suara terhadap PSI ditelusuri. Setelah dilakukan pemeriksaan, pihaknya menemukan bahwa data suara yang dianggap digelembungkan itu bersumber dari Sirekap dan sudah diperbaiki di tingkat kecamatan.
"Jadi rekapitulasi yang akuntable yang bisa dipertanggungjawabkan itu yang manual karena bisa di-crosscheck dan dikoreksi ketika ada kesalahan sehingga Sirekap itu bukan cara kita mengetahui hasil resmi, tapi alat bantu untuk menunjukkan kira-kira proporsi perolehan suara seperti apa," ujarnya.
Pihaknya mengaku akan terus mengawal proses perhitungan suara. Tidak ada suara yang boleh bergeser baik dari satu partai ke partai lainnya maupun sesama partai peserta Pemilu. Untuk itu pihaknya menekankan soal pentingnya rekapitulasi perhitungan suara dengan cara manual agar lebih presisi.
"Kami punya kepentingan untuk mengawal kemurnian suara rakyat, makanya ada rekapitulasi berjenjang. Jadi kalau ada yang salah pasti kita koreksi dalam rekapitulasi secara berjenjang, sehingga rekapitulasi level provinsi sudah klir," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jogja Photo Art Experience menghadirkan 168 karya dari 45 pameris dalam tujuh ruang instalasi seni di Jogja City Mall hingga 31 Desember 2026.
Jumlah penumpang kereta api Daop 6 Yogyakarta mencapai 1,17 juta pada Oktober 2026, naik 12,9% dibandingkan tahun lalu.
Kenali lima tanda WhatsApp berpotensi diakses orang lain, mulai dari perangkat asing hingga pesan mencurigakan. Simak cara mengecek dan mengamankannya.
DWS meminta Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit.
Calvin Verdonk tampil impresif saat Lille ditahan Bodo/Glimt 0-0. Bek Timnas Indonesia itu meraih Man of the Match dan rating tinggi.
Enam skandal penyadapan ilegal pernah mengguncang dunia, mulai dari Watergate, Angela Merkel, Pegasus, hingga kasus News of the World.