63 Ribu Anak Gunungkidul Berpeluang Masuk Sekolah Rakyat
Sebanyak 63 ribu anak di Gunungkidul masuk kriteria calon siswa Sekolah Rakyat 2026 untuk keluarga miskin dan anak putus sekolah.
Ilustrasi UMKM /Bisnis Indonesia-Rachman
Harianjogja.com, SLEMAN—Pemkab Sleman memiliki tugas berat untuk mewujudkan seluruh UMKM mepunyai sertifkat halal sebelum 18 Oktober 2024. Pasalnya, hingga sekarang masih banyak pelaku usaha di Bumi Sembada belum memiliki sertifikat tersebut.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sleman, Tina Hastani mengatakan, ada program dari Kementerian Agama agar pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman mempunyai sertifikat halal. Ditargetkan seluruh UMKM ini sudah memilikinya per 17 Oktober 2024.
BACA JUGA : Wah Ada Panggung Emas Ramadan di Sleman City Hall Yogyakarta, Catat Tanggalnya
Meski demikian, ia mengakui program ini bukan hal yang mudah. Data dari Satu Data UMKM Sleman, total ada 109.044 pelaku usaha.
Adapun di sektor penyedia akomodasi makan dan minum ada sebanyak 25.251 usaha. Untuk kepemilikan sertifikasi halal ada yang difasilitasi pemerintah dan mandiri.
“Ada yang mengurus secara mandiri. Yang jelas, masih banyak yang belum memiliki sertifikat ini,” kata Tina kepada wartawan, Minggu (24/3/2024).
Ia mencontohkan, dalam dua tahun terakhir pemkab hanya bisa memberikan fasilitas kurang dari 1.000 sertifikat halal untuk pelaku usaha. Rinciannya, 454 pengusaha dibantu legalisasinya di 2023 dan tahun ini sebanyak 340 usaha.
“Kami sifatnya membantu. Sebab, pengajuan sertifikat halal juga bisa dilakukan secara mandiri perorangan atau kelompok,” katanya.
Disinggung mengenai masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, Tina mengakui proses permohonan membutuhkan waktu lama karena prosesnya juga butuh tim guna meninjau ke lapangan. Di sisi lain, pengurusan juga masalah biaya yang lumayan mahal menjadi kendala karena membutuhkan dana Rp3,5 juta per sertifikatnya.
“Sertifikat halal ini penting untuk menjamin kehalalan produk yang dihasilkan sehingga calon pembeli diberikan rasa aman dan nyaman,” katanya.
Meski demikian, Tina memastikan terus ada upaya agar pelaku UMKM di Sleman bisa mendapatkan sertifikat halal. Oleh karenanya ada kerja sama dengan pihak lain seperti Kemenag dan universitas sehingga program sertifikasi ini bisa sesuai dengan target.
“Kami tetap berusaha agar sertifikasi halal ini bisa dimiliki seluruh pelaku usaha di Sleman,” katanya.
Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menyambut baik adanya sertifikasi halal untuk pelaku UMKM di Sleman. Menurut dia, program ini sebagai bagian dari kepastian usaha serta memberikan perlindungan terhadap konsumen.
“Kalau sudah ada label halalnya, maka ada jaminan sehingga pembeli semakin mantap dan tidak merasa was-was dengan produk yang dibeli,” kata Kustini.
Ia berharap kepada OPD terkait untuk terus membantu dan memberikan pendampingan sehingga pelaku UMKM di Sleman bisa bersaing untuk memasarkan produk yang dimiliki. “Saya pun mengajak kepada seluruh warga di Sleman memborong produk UMKM untuk keperluan berlebaran maupun guna mencukupi kebutuhan harian,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 63 ribu anak di Gunungkidul masuk kriteria calon siswa Sekolah Rakyat 2026 untuk keluarga miskin dan anak putus sekolah.
Polisi ungkap penyebab kecelakaan KRL di Bekasi. Sopir taksi dinilai lalai, 16 orang tewas.
Buruh harian di Sleman nekat mencuri TV dan water heater dari kos. Pelaku kabur usai tak bayar sewa.
Banjir di Sintang Kalimantan Barat putuskan 13 jembatan gantung. Ribuan warga terdampak, distribusi bantuan terkendala.
PSIM Jogja incar 10 besar Super League. Laga penentuan lawan Arema FC jadi kunci di pekan terakhir.
Mahkamah Agung tolak PK kasus korupsi selter tsunami Lombok. Vonis 6 tahun penjara tetap berlaku.