Workshop Emas Ilegal di Jakut Dibongkar, Diduga Dikirim ke Hong Kong
Bareskrim Polri mengungkap workshop pengolahan emas ilegal di perumahan Jakarta Utara yang hasilnya diduga diselundupkan ke Hong Kong.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, BANTUL—Para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna di Kabupaten Bantul diajak mencegah terjadinya praktik politik uang dalam masa Pilkada 2024.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul Didik Joko Nugroho Pilkada Bantul ke depan ada potensi praktik praktik politik uang dan kampanye hitam atau black campaign yang merugikan peserta pemilu.
"Untuk menghadapi politik uang dan kampanye hitam, Bawaslu Bantul tidak mungkin berjalan sendiri, Karang Taruna sebagai organisasi yang berbasis pemuda akan menjadi mitra strategis Bawaslu untuk melawan politik uang dan kampanye hitam ini," katanya, Jumat (19/4/2024).
Oleh karena itu, kata dia, Bawaslu Bantul juga akan mengajak karang taruna untuk aktif menguatkan keberadaan Desa Anti Politik Uang yang telah terbentuk di 17 kelurahan se-Kabupaten Bantul.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Bantul Dewi Nurhasanah mengatakan, karang taruna dilibatkan dalam skema pengawasan partisipatif.
BACA JUGA: KPK Bakal Periksa Bupati Sidoarjo Hari Ini
"Pengawasan partisipatif ini nantinya akan menjadikan anggota karang taruna sebagai kader pengawasan partisipatif yang bisa aktif melakukan pengawasan dan menginformasikan kepada Bawaslu Bantul apabila ada potensi pelanggaran dalam Pilkada," katanya.
Dewi juga mengatakan dengan melibatkan para pemuda karang taruna maka diharapkan dapat menggaet pemilih pemula dan pemilih muda untuk berkontribusi dalam pengawasan pada Pilkada Bantul 2024.
"Nantinya karang taruna juga akan dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi pengawasan yang berbasis masyarakat," katanya.
Ketua Karang Taruna Bantul periode 2024-2029 Masduki Rahmat mengatakan, Karang Taruna Bantul mempunyai program strategis salah satunya penguatan reformasi kelurahan, yang nantinya akan dimasukkan program penguatan demokrasi, termasuk di dalamnya melawan politik uang.
"Program ini penting untuk menanamkan kepada generasi muda bahwa dalam berdemokrasi tidak selamanya dinilai dengan uang," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Bareskrim Polri mengungkap workshop pengolahan emas ilegal di perumahan Jakarta Utara yang hasilnya diduga diselundupkan ke Hong Kong.
Pemda DIY menyalurkan Rp1 miliar untuk NTT terdampak gempa dan membantu mahasiswa asal NTT di Jogja melalui pangan serta keringanan kuliah.
Usulan BPIH 2027 Rp107,34 juta per jamaah naik hampir Rp20 juta. DPR meminta biaya dikaji agar rasional dan layanan tetap berkualitas.
KRI Ki Hajar Dewantara akan dijual setelah DPR menerima surpres. Simak spesifikasi, senjata, mesin, dan kemampuan kapal perang ini.
Seoul menyiapkan kebijakan “hak atas keteduhan” dengan koridor pejalan kaki teduh untuk menghadapi gelombang panas ekstrem dan melindungi warga.
Simak tips sehat bagi lansia agar tetap bugar, mandiri, dan terhindar dari risiko cedera melalui aktivitas fisik, nutrisi, dan pemeriksaan rutin.