Advertisement
Diduga Terlibat Pungli Kamar, Seorang Pejabat Lapas Cebongan Dinonaktifkan
Ilustrasi aktivitas di Lapas Cebongan. - Harian Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DIY menyatakan telah menonaktifkan seorang oknum pejabat di Lapas Kelas II B Sleman atau Lapas Cebongan terkait dengan dugaan terlibat pungutan liar layanan kamar di lapas itu.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY, Agung Aribawa mengatakan bahwa oknum pejabat berinsial M tersebut melakukan pelanggaran pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) pada bulan November 2023.
Advertisement
"Kami nonaktifkan sebagai salah satu pejabat yang ada di sini. Kami alih tugaskan di kantor wilayah sehingga nantinya tahapan terakhir adalah tinggal menunggu terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin," kata dia, Selasa (21/5/2024).
Selain satu oknum pegawai, menurut Agung, pihaknya juga memeriksa delapan orang WBP yang diduga terlibat kasus pungli tersebut. "Kurang lebih kemarin ada delapan orang perwakilan WBP yang terindikasi melakukan pelanggaran sudah kami pindahkan," ujar dia.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53/2010, kata dia, oknum pegawai itu berpeluang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat serta dicopot dari jabatan.
BACA JUGA: JCW Desak Polresta Sleman Tuntaskan Dugaan Pungli di Lapas Cebongan Sleman
Dengan jabatan struktural yang dimiliki, menurut Agung, oknum pegawai tersebut diduga bersekongkol dengan delapan WBP untuk memberikan layanan kamar yang lebih bagus atau kemudahan-kemudahan lain dengan menarik pungutan. "Nah ini 'kan suatu pelanggaran yang harus kami basmi sesuai dengan komitmen kami adalah pemberian layanan secara gratis itu komitmen dari kami," kata dia.
Selain melakukan tindakan tegas, menurut Agung, pascakejadian itu jajaran pimpinan di Lapas Cebongan telah melakukan pembenahan layanan WBP secara menyeluruh.
"Situasi Lapas Sleman berubah total inilah upaya kami kaitanya pembenahan untuk komitmen dari Kementerian Hukum dan HAM memberikan pelayanan kepada WBP tanpa ada pungutan," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus Obesitas Melonjak, Dinkes Bantul Klaim Efek Skrining dan Gaya Hidup Tak Sehat
DIY Targetkan Bebas Malaria Juni 2025, Perang Terhadap DBD Terus Digencarkan
Pemkab Gunungkidul Alokasikan Rp2,2 Miliar untuk Biayai Program Kesetaraan Pendidikan
Disdikpora Bantul Nilai ASPD Penting
Advertisement
Respons Sultan Soal Perusakan Makam di Bantul
Lagi, Dua Batu Nisan Dirusak. Kali Ini di Makam Jaranan, Bantul
Musypimwil I Aisyiyah DIY Hadirkan Komitmen Keadilan
Perusakan Makam di Banguntapan, Polisi Telusuri Rekaman CCTV
Advertisement
13.071 Siswa SD/MI di Bantul Ikuti Ujian ASPD Hari Ini
BKAD Kulonprogo Inventarisasi Aset Tiap OPD untuk Dilelang Oktober Nanti
Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Guyur Wilayah DIY Hari Ini 19 Mei 2025
Hampir Seluruh Posyandu Kota Jogja Telah Menerapkan Layanan ILP
Perbaikan Tiga Ruas Jalan Senilai Rp14 Miliar di Sleman Masih Menunggu Proses Lelang
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Berikut Sejumlah Destinasi Wisata Berbasis Pedesaan di Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Warga Wonosari Gunungkidul Ditemukan Meninggal Dunia di Ladang
- Tujuh Makam di Baturetno Bantul Dirusak, Warga Masih Cari Pelaku Lewat Rekaman CCTV Sekolah
- Bupati Kulonprogo Tolak Mobil Dinas Baru
- Perusakan Nisan Makam di Baturetno, Ini Kata Polres Bantul
- Jelang Iduladha, Pemkab Sleman Minta Peternak dan Penjual Hewan Kurban Tidak Bawa Hewan dari Daerah Endemis Antraks
Advertisement
Advertisement
