Ratusan Kilometer Jalan di Bantul Rusak, Anggota DPRD Minta Pemkab Awasi Proyek

Harianjogja.com, BANTUL–Anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPRD) meminta Pemkab Bantul mengawasi proyek perbaikan jalan rusak. Berdasarkan catatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul masih ada sekitar 400 kilometer jalan yang tidak mantap di Bantul. Sementara jalan yang kondisinya sudah mantap sekitar 700 kilometer.

Kepala Bidang Bina Marga, DPUPKP Bantul, Eka Budisantoso menyampaikan anggaran yang terbatas menjadi kendala dalam penanganan jalan yang kondisinya tidak mantap tersebut.

 “Tahun ini anggaran yang untuk perbaikan jalan sekitar Rp50 miliar, dari total anggaran yang didapat DPUPKP Bantul Rp70 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD. Itu (Dana yang didapat DPUPKP Bantul) sudah termasuk untuk perbaikan jalan, drainase dan talut,” ujarnya, Jumat (28/6/2024).

Anggota Komisi C DPRD Bantul, Arni Tyas Palupi menyampaikan masih banyak jalan dan infrastruktur pendukungnya yang harus perbaiki. Arni mengaku anggaran yang dimiliki Pemkab Bantul untuk peningkatan jalan serta infrastruktur pendukung jalan masih terbatas, sehingga beberapa jalan masih rusak.

BACA JUGA: Kepala Desa di Brebes Korupsi Dana Desa untuk Main Judi Online

 “Bagaimanapun juga dana kami dari aspirasi, maupun [dana APBD] yang ada di Pemda Bantul terbatas, sedangkan beberapa jalan yang sudah diperbaiki, masyarakatnya kurang aware untuk memeliharanya,” ujarnya.

Meski begitu, menurut Arni, Pemkab Bantul perlu mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksana perbaikan jalan, sehingga kualitas jalan yang diberikan tersebut dapat sesuai kualifikasi ketika telah rampung diperbaiki. “Saya juga bingung jalan sudah dialokasikan dana, jalan sudah jebol lagi,” ujarnya.

Dia mengaku telah beberapa kali melakukan pengawasan lapangan terhadap beberapa proyek pekerjaan jalan. Menurut Arni, Pemkab Bantul perlu mengambil peran untuk turut lebih aktif mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar dapat kualitas jalan yang diperbaiki sesuai.

“Dari kualitas kami sebagai fungsi pengawas sudah melakukan sidak di jalan, tetapi karena ini program pelaksanaan di lapangan berupa lelang, kami juga kurang bisa ikut andil untuk memberikan punishment terhadap pelaksana yang kurang bagus di lapangan,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.