MK Bacakan Putusan Syarat Pendidikan Gibran Malam Ini
MK dijadwalkan membacakan putusan perkara PHPU yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran pada Selasa malam
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis (27/6/2024). - Harian Jogja/Yosef Leon
Harianjogja.com, JOGJA-Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mendukung pembentukan sekretariat bersama (sekber) untuk memajukan sektor pariwisata di provinsi ini.
Sultan HB X saat rapat audiensi bersama pelaku industri pariwisata di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa, mengatakan pembentukan sekber pariwisata menjadi langkah penting dan strategis bagi para pelaku pariwisata.
"Saya mengharapkan, coba bapak ibu untuk mendesain terkait dengan sekretariat bersama itu. Saya kira itu dulu, karena itu mungkin yang paling penting dan strategis, sebelum kita bicara yang lainnya," kata Sultan di hadapan para pelaku pariwisata.
Menurut dia, diperlukan kolaborasi dan sinergi dari semua pihak, khususnya para pelaku pariwisata dalam membangun pariwisata di DIY.
BACA JUGA: Pemda DIY Gagas Pembentukan Sekber Pariwisata, Ini Tugasnya
Selain itu, Sultan juga berharap sektor pariwisata dapat mengoptimalkan program "Jogja Smart Province" yang diwujudkan bersama pemerintah kabupaten/kota di DIY.
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY Bobby Ardianto mengatakan pariwisata DIY masih membutuhkan penguatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam membangun DIY sebagai destinasi pariwisata bertanggung jawab.
Selain itu, menurut Bobby, riset pasar wisata yang komprehensif juga perlu diperkuat, sehingga kebutuhan dan minat serta segmentasi wisatawan mancanegara dan nusantara dapat dilakukan secara komprehensif.
"Kepariwisataan DIY pun perlu dikembangkan lebih inklusif menyasar segenap masyarakat, termasuk yang berkebutuhan khusus," kata Bobby.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
MK dijadwalkan membacakan putusan perkara PHPU yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran pada Selasa malam
Riparkap Sleman disiapkan menjadi acuan pengembangan pariwisata selama 20 tahun, dengan evaluasi dan penyesuaian setiap lima tahun.
BPK menyoroti ketidakjelasan status kelembagaan SKK Migas yang dinilai berdampak pada tata kelola dan ketahanan energi nasional.
DPRD Kulonprogo meminta jaringan SPAM diperluas di kawasan Menoreh karena masih ada warga yang belum terjangkau air bersih.
Pengusaha logistik menyoroti fleksibilitas outsourcing dan PKWT dalam UU Ketenagakerjaan agar sesuai karakter industri yang dinamis.
BK DPRD Bantul menyatakan belum ada laporan pelanggaran berat anggota dewan sepanjang 2024-2026. Pelanggaran masih sebatas administrasi.