Puluhan PKL Teras Malioboro 2 Temui PJ Wali Kota Sebut Lapak di Lokasi Relokasi Lebih Kecil

Harianjogja.com, UMBULHARJO—Puluhan pedagang kaki lima (PKL) Teras Malioboro (TM) 2 yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma mendatangi Balai Kota Jogja, Senin (5/8/2024).

Kedatangan mereka bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan jajaran Pemkot Jogja soal rencana relokasi Teras Malioboro 2 ke lokasi yang baru.

PKL Teras Malioboro 2 disambut oleh Penjabat Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto dan Sekretaris Daerah Kota Jogja Aman Yuriadijaya.

Ketua Paguyuban Tri Dharma Arif Usman menjelaskan dia beserta PKL lainnya datang untuk memenuhi permintaan Pemkot Jogja dalam rangka komunikasi.

Usman menyebut, pada kesempatan ini pihaknya turut menyampaikan aspirasi yang selama ini dirasakan oleh para pedagang.

Dia mengatakan, pedagang tak anti terhadap kebijakan pemerintah. Usman bersama PKL Teras Malioboro 2 lainnta hanya minta untuk diikutsertakan dalam rencana relokasi jilid 2.

"Tadi ada poin bahwa PKL adalah subjek, bukan objek. Jadi setiap ada kebijakan, sebagai subjek kita akan dilibatkan karena kami punya perasaan, kehendak, kemauan. Sebelumnya, kami dianggap objek. Di mana barangnya jadi, jenengan harus di situ," ujar Usman saat ditemui di Balai Kota Jogja, Senin (3/8/2024).

Di sisi lain, pihaknya juga membantah adanya kesepakatan kontraktual antara pedagang dengan UPT Cagar Budaya soal relokasi. Sebab, masih ada 681 pedagang yang tak setuju dengan dilakukannya relokasi. Usman juga mengaku heran.

Bagaimana bisa ketika kesepakatan belum terjadi, tapi detail engineering design (DED) lokasi baru Teras Malioboro 2 sudah ada. Beberapa informasi yang dia terima soal DED itu adalah terkait dengan luasan lapak. Usman menuturkan, lapak di lokasi baru nantinya hanya berukuran 60x60 cm.

Jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan ukuran lapak di lokasi saat ini, yakni 1,2x1,2 meter. Untuk itu, dia berharap DED untuk dibatalkan. Atau setidaknya ada komunikasi lanjutan dengan PKL untuk merevisi rancangan DED yang sudah ada.

BACA JUGA: Sultan HB X Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di DIY hingga 31 Agustus

"Harapan kami DED ini dihentikan, terus rembugan bareng DED besok seperti apa. Semoga ada revisi di situ," tuturnya.

Usman mengatakan, selama ini komunikasi dari pemerintah terbilang macet. Utamanya dari UPT Cagar Budaya di bawah Dinas Kebudayaan Kota Jogja. Menurut Usman, tujuan Pemkot Jogja untuk menaik-kelaskan PKL Malioboro yang selama ini digembar-gemborkan belum berhasil terwujud. Sebab, sejauh ini tak hanya Teras Malioboro 2 saja yang bak mati suri.

"Kalau berkaca di Teras Malioboro 1, bisa cek. Kami punya banyak teman lantai 2 dan 3 mati. Kami juga baca TM 1 omzetnya Rp 13 miliar lebih dan 20 tenant dikembalikan karena tidak pernah untuk jualan. Itu artinya pemerintah gagal membuat teman-teman naik kelas," ungkapnya.

Pemkot Menyimak

Menanggapi hal ini, Penjabat Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto menyebut pertemuan hari ini merupakan bagian dari itikad baik Pemkot Jogja untuk memberi ruang komunikasi dua arah dengan para PKL Teras Malioboro 2.

Dia mengaku menyimak dan mencatat dengan seksama keluhan dari para PKL Teras Malioboro 2, termasuk soal penghentian DED. Dia menyebut akan melakukan komunikasi lanjutan dengan Pemprov DIY.

Ini juga dalam rangka mencari win-win solution, baik bagi PKL maupun pemerintah. Menurutnya, relokasi ini merupakan momentum penataan ulang lantaran lokasi saat ini hanyalah sementara.

"Akan ditempatkan di lokasi yang terkondisi dengan kebijakan yang lebih mutlak. Sosialisasi sudah 2 tahun yang lalu, sudah ada komunikasi," ungkapnya.

Sugeng menambahkan pihaknya akan mengusahakan komunikasi dua arah lagi dengan pedagang. Namun, kapan pelaksanaan dan bagaimana teknisnya, masih akan dilakukan pembahasan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News