Advertisement
Jogja, Sleman, Bantul Minta Tambahan Kuota Buang Sampah, Pemda DIY: Jangan Andalkan TPA Piyungan
Sejumlah armada pengangkut sampah lalu lalang di sekitar TPA Piyungan, beberapa waktu lalu. - dok - Harian Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY menyebut akan berdialog dengan pemerintah kabupaten kota menyoal permintaan penambahan kuota pembuangan sampah ke TPA Piyungan.
Baru-baru ini Pemkab Sleman disebut akan meminta persetujuan kepada Pemda DIY untuk menggeser 1.000 ton sampahnya ke TPA Piyungan.
Advertisement
Sekda DIY Beny Suharsono mengatakan, dialog dengan mencari solusi bersama akan ditempuh agar persoalan yang dihadapi kabupaten kota terkait dengan sampah bisa diselesaikan. Jangan sampai, kata dia TPA Piyungan terus menerus dijadikan solusi ketika wilayah mengalami kendala.
"Kalau diizinkan terus kan nanti tidak selesai-selesai. Artinya harus dialog, langkah konkret, kalau setiap ada masalah dibuang ke TPA Piyungan kan tidak bakal rampung. Tidak bisa begitu lah," kata Beny, Selasa (6/8/2024).
BACA JUGA: Aris dan Rony Berebut Tiket Dampingi Halim Maju di Pilkada Bantul
Beny menyatakan sejak awal dalam diskusi soal sampah dengan kabupaten kota pihaknya sudah mengingatkan bahwasanya selain sampah yang bisa diolah juga ada sampah residu yang juga harus dipikirkan cara penanganannya.
"Harus ada manajemen risiko. Kalau residu dalam skala besar tidak tertangani, menjadi masalah baru ke depan," katanya.
Beny menyebut, secara formal Pemkab Sleman belum mengirimkan surat permintaan izin untuk membuang sampah ke TPA Piyungan. Pihaknya memastikan akan menjalin komunikasi dengan wilayah itu agar persoalan bisa ditangani dengan cepat.
"Sekarang tinggal 1.000 ton kuota maksimalnya di TPA Piyungan. Makanya timbunan di kabupaten kota juga harus cermat dihitung," jelas Beny.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sleman Epiphana Kristiyanti mengatakan, pihaknya sudah meminta keringanan ke Pemda DIY agar bisa membuang sampah ke TPA Piyungan. Adapun hasilnya sudah diizinkan membuang sebanyak 1.000 ton sampah.
Hanya saja, Epi mengungkapkan, kuota tersebut dirasa masih kurang. Pasalnya, di Sleman masih ada 980 ton yang belum terkelola sehingga menumpuk di beberapa titik seperti TPST Minggir dan Tamanmartani, TPS3R hingga ada di lokasi pembuangan sampah liar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jadwal dan Rute Trans Jogja yang Melewati Sejumlah Tempat Wisata
8 KK Asal Sleman Diperkirakan Berangkat ke Lokasi Transmigran Akhir Tahun Ini
Jadwal dan Titik Penjemputan Bus Sinar Jaya dari Jogja ke Parangtritis, Sabtu 19 Juli 2025
Jadwal Layanan SIM Keliling di Kulonprogo, Sabtu (19/7/2025)
Advertisement
Jadwal Layanan SIM Keliling di Gunungkidul Hari Ini (19/7/2025)
Jadwal Bus DAMRI Jogja Semarang PP, Sabtu 19 Juli 2025
Jadwal KRL Jogja Solo Akhir Pekan Ini 19-20 Juli 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
Jadwal KA Prameks Jogja Kutoarjo Hari Ini (19/7/2025)
Advertisement
Jadwal KA Bandara YIA Hari Ini, Sabtu 19 Juli 2025
Hasil Monitoring Beras di Jogja, Belum Ditemukan Penyimpangan
Masih Merugi, DPRD Dorong PDAB Tirtatama Jadi Penopang Ketahanan Air di DIY
Kebutuhan BBM 2,1 Juta Liter Per Tahun, DIY Belum Berencana Dirikan SPBU Nelayan
BPBD Gunungkidul Mulai Petakan Dampak Kekeringan di Musim Kemarau Tahun Ini
Advertisement
Sebentar Lagi Jatuh Tempo, Pembayaran PBB P2 di Sleman Baru Mencapai Rp56 Miliar dari Target Rp80 Miliar
Berita Pilihan
Advertisement
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Gunungkidul, Warga Diberikan Bantuan Indukan Ayam Petelur
- Jalur dan Titik Keberangkatan Trans Jogja Melewati Kampus, Sekolah, Rumah Sakit, dan Malioboro
- Ubur-ubur Sudah Bermunculan di Sejumlah Pantai Kulonprogo, Wisatawan Diminta Waspada
- Disnakertrans Bantul Alokasikan Anggaran JKK dan JKM untuk Masyarakat Miskin Esktrem
- Sekolah Rakyat di DIY Masih Kekurangan Guru, DPRD Nilai Terlalu Terburu-Buru
Advertisement
Advertisement
