Kulonprogo Kekurangan 173 Dokter Spesialis untuk Rumah Sakit

Harianjogja.com, KULONPROGO—Rumah sakit di Kulonprogo kekurangan dokter spesialis sejumlah 173 orang. Jumlah tersebut hasil dari analisa rencana kebutuhan pada 2024 ini.

Kekurangan dokter spesialis ini terus diupayakan dengan berbagai cara seperti rekrutmen CPNS, kerja sama melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), hingga pengangkatan dokter umum jadi dokter spesialis. Dokter spesialis yang perlu ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan ini antara lain radiologi, urologi, spesialis paru-paru, jantung, hingga anak-anak.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulonprogo menyebut dampak dari kekurangan dokter ini jika tak diatasi adalah terhambatnya pelayanan kesehatan masyarakat. Kekurangan dokter ini terutama terjadi di RSUD Wates dan RSUD Nyi Ageng Serang yang notabene milik Pemkab.

Kepala Dinkes Kulonprogo, Sri Budi Utami menjelaskan pengangkatan dokter umum jadi dokter spesialis dilakukannya dengan mengirimnya untuk ikut PPDS.

Solusi ini memungkinkan mengingat terdapat beasiswa pendidikan dari Kementerian Kesehatan yang menyediakan anggaran untuk PPDS.

Sri Budi menjelaskan peminat program tersebut juga banyak dan sejalan dengan kebutuhan dokter spesialis yang ada. Sementara pemenuhan kebutuhan dengan rekrutmen CPNS juga terus dilakukan, terbaru dibuka 12 formasi untuk dokter spesialis.

BACA JUGA: Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Sleman Diperpanjang hingga Akhir November 2024

Pemenuhan kebutuhan dokter spesialis ini, jelas Sri Budi, dilakukan secara bertahap. "Semuanya diupayakan terus untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan," jelasnya.

Sekalipun kekurangan dokter spesialis, menurut Sri Budi, layanan kesehatan untuk masyarakat dapat terus dilakukan secara optimal.

"Selain rumah sakit milik pemerintah, ada juga rumah sakit swasta yang kami koordinasikan untuk melayani keluhan-keluhan kesehatan yang ada secara optimal," terangnya.

Total terdapat tujuh rumah sakit swasta di Kulonprogo, lanjut Sri Budi, yang statusnya kelas D. "Pemenuhan kebutuhan dokter spesialis ini adalah bagian dari meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.