Bawaslu Sebut 3 Tahap Pilkada Ini Jadi Potensi Paling Rawan di Kota Jogja

Harianjogja.com, JOGJA–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja terus melakukan pengawasan yang melekat pada setiap tahapan Pilkada 2024.

Wakil Koordinator SDM, Organisasi, Diklat, dan Data Informasi Bawaslu Kota Jogja Siti Nurhayati menyebut berdasarkan hasil pemetaan kerawanan Pilkada oleh Bawalu RI, setidaknya ada tiga tahapan utama yang paling rawan sepanjang tahapan Pilkada berlangsung.

“Ketiganya adalah tahapan pencalonan, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara,” kata Nurhayati saat dikonfirmasi, Jumat (13/9/2024).

Nurhayati mengatakan sejatinya Kota Jogja tak masuk dalam potensi rawan. Namun, secara umum untuk DIY, Kota Jogja termaduk daerah dengan potensi kerawanan sedang.

Bawaslu Kota Jogja hingga kini terus melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang kemudian menjadi mitra.

Mereka didorong untuk bersama-sama mengawal tahapan pilkada dengan melakukan pengawasan partisipatif. Di sisi lain, Bawaslu juga menegaskan soal netralitas ASN.

BACA JUGA: 15 Korban Keracunan Massal di Kalurahan Patalan Masih Jalani Perawatan

“Kami sosialisasi secara masif tentang netralitas ASN, diikuti dengan deklarasi netralitas ASN dan penandatanganan pakta integritas. Selain itu, Bawaslu Kota juga mengeluarkan imbauan terkait netralitas demi memastikan pilkada 2024 berjalan aman damai dan berintegritas,” katanya.

Sementara pada tahap kampanye, Nurhayati mengajak masyarakat untuk menggencarkan gerakan anti politik uang. Menurutnya, ini menjadi hal yang penting untuk menjadi perhatian bersama.

Sebab, telah ada regulasi yang mengatur.  Dia menegaskan tahapan Pilkada akan berbeda dengan tahapan pemilu.

“Pada tahapan pilkada ini, baik yang memberi atau yang menerima akan sama-sama dikenai sanksi pidana,” katanya.

Sedangkan, untuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu juga akan memastikan seluruh elemen masyarakat terlibat secara aktif dalam pengawasan partisipatif.

Demi mempermudah akses masyarakat dalam pengawasan tersebut, Bawaslu Kota Jogja juga telah memiliki sistem informasi Aduan Masyarakat Online (Admo).

Keberadaan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat menyampaikan aduan atau laporan terkait dengan pelanggaran yang ditemukan di wilayah masing-masing.

“Dengan beberapa upaya mitigasi yang ada dan menggandeng seluruh elemen masyarakat, maka Bawaslu berharap Pilkada di Kota Jogja dapat dilaksanakan secara berintegritas,” katanya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jogja Nindyo Dewanto menuturkan pihaknya telah mengerahkan tim pemantauan situasi politik di masing-masing wilayah.

Berdasarkan laporan dinamika politik di tingkat bawah, Nindyo memastikan suasana di Kota Jogja masih cenderung landai.

Adanya tiga bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berkontestasi menjadikan basis massa cukup menyebar.

Artinya, bakal pasangan calon tidak akan bertanding secara head to head dan ini akan turut memecah massa serta menekan terjadinya gesekan antar pendukung.

“Sampai saat ini kondisi masih landai semuanya, aman. Sebenarnya tidak rawan di Kota Jogja. Tidak ada hal-hal yang perlu kita khawatirkan berlebih,” ungkap Nindyo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News