Wali Kota Hasto Soroti Rendahnya Minat Warga ke SD Negeri di Kota Jogja
Hasto Wardoyo mendorong peningkatan kualitas SD negeri di Jogja agar kembali diminati masyarakat dan menjadi pilihan utama orang tua.
Suasana Malioboro Mall yang berada di Jalan Malioboro, Jogja, Selasa (13/9/2022)./Harian Jogja-Gigih M. Hanafi
Harianjogja.com, BANTUL–Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DIY menilai wilayah Kabupaten Bantul belum potensial untuk didirikan mall. Hal itu lantaran mobilitas masyarakat Bumi Projotamansari sebagian besar berada di luar wilayah.
Ketua APPBI DIY, Surya Ananta menyebut, masyarakat Bantul banyak yang beraktivitas di luar Bantul. Masyarakat Bantul sebagian besar juga bekerja atau bersekolah di luar Bantul. Hal itu terlihat dengan pusat pertumbuhan ekonomi di DIY yang masih banyak ditemukan di area Kota Jogja dan pusat pendidikan tinggi di DIY yang sebagian besar berada di Sleman.
BACA JUGA: Kunjungan Mal DIY Naik Dua Kali Lipat Saat Long Weekend Maulid Nabi
"Karena itu, pendirian mall di Bantul masih belum potensial. Pertimbangan dari sisi demografi, kaitannya dari area Bantul yakni mobilitas tinggi di luar Bantul. Misalnya pekerja, rumah di selatan [DIY] bekerjanya ke arah timur, selatan, barat [luar Bantul],” ujarnya, Senin (7/10/2024).
Dia menuturkan, pendirian mall akan dilakukan di daerah dengan populasi penduduknya padat di mana itu akan dijadikan sebagai target pasar atau segmentasinya. Selain itu, pendirian mall juga akan memperhatikan lokasi dan akses ke daerah tersebut.
Untuk segmentasi pasar, kata Surya, pendirian mall akan memperhatikan kepadatan penduduk di sekitar lokasi yang akan didirikan mall. Kepadatan penduduk tersebut akan dihitung dengan jarak 1- 5 kilometer dari mall tersebut. "Perlu cukup waktu untuk mengisi area selatan. Kalau katakan ke arah tingkat ekonomi sudah mulai, tetapi perlu waktu,” ucap Surya.
Selain itu, pendirian mall juga memerhatikan karakteristik mall yang akan dibangun. Surya mencontohkan Malioboro Mall yang berdiri di kawasan wisata di tengah kota yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Kemudian, Ambarrukmo Plaza yang didirikan di wilayah padat penduduk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.
“Di Malioboro perumahan tidak tersentral, tetapi animo kunjungan dari luar kota tinggi. Sementara Ambarrukmo Plaza memang targetnya perumahan, kepadatan penduduknya tinggi,” katanya.
Saat ini, lanjut Surya, pertumbuhan pembangunan perumahan mulai mengarah ke selatan DIY, termasuk area Bantul. Meski begitu, pendirian mall di Bantul dinilai belum potensial. Lantaran mobilitas penduduk Bantul banyak ke luar daerahnya.
Surya mengatakan, pendirian Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di wilayah Bantul akan meningkatkan wisatawan yang melintas di Bantul. Namun, apabila Pemkab Bantul tidak dapat menangkap peluang tersebut, wisatawan bisa saja hanya melintas tanpa singgah di Bantul.
“Memang jalan baru [JJLS] dibuat untuk meningkatkan perekonomian dan mobilitas sisi selatan. Perlu waktu penataan dan dilihat swasta untuk melihat potensi, bagaimana perkembangan sejak adanya JJLS sektor pariwisata, atau kuliner sudah cukup berkembang,” ujar Surya.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bantul, Yohanes Hendra menilai, Pemkab Bantul perlu mengkaji pendirian mall di Bantul. Hendra menyebut, pendirian mall bisa mendongkrak length of stay wisatawan di Bantul yang saat ini baru mencapai kurang dari dua hari.
"Mall dan sebagainya perlu, walaupun di kota besar banyak mall. Mereka [wisatawan] akan mencoba melihat dan membandingkan, karakteristiknya berbeda dengan wisatawan mancanegara yang butuh length of stay mancanegara yang butuh lama," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Hasto Wardoyo mendorong peningkatan kualitas SD negeri di Jogja agar kembali diminati masyarakat dan menjadi pilihan utama orang tua.
DPMPTSP Sleman menggelar Forum Konsultasi Publik untuk menyempurnakan standar pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
Penanganan stunting perlu melibatkan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, kemiskinan, pola asuh, hingga lingkungan. DPAD DIY dan DPRD DIY mendorong peningkata
Kemenhub menegaskan Zero ODOL berlaku 1 Januari 2027 tanpa toleransi. Sistem WIM, Ferizy, dan ETLE HUB disiapkan untuk menertibkan truk.
Ketua Komisi D DPRD Sleman M. Arif Priyosusanto mengajak warga peduli terhadap keluarga dengan anak stunting dan meningkatkan pemahaman gizi.
DPRD Kota Jogja memperluas batas desil tiga program bantuan sosial untuk menjangkau warga yang membutuhkan tetapi belum terakomodasi.