DPRD dan Pemkab Bantul Optimistis APBD 2025 Disahkan Tepat Waktu

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten dan DPRD Bantul optimistis Rancangan APBD (RAPBD) 2025  akan disyahkan tepat waktu. Hal ini menyusul telah terbentuknya alat kelengkapan (alkap) DPRD Bantul.

Sekda Bantul Agus Budiraharja mengatakan, saat ini tahapan awal untuk pengesahan rancangan Raperda APBD 2025 telah ada di DPRD Bantul.

Tahapan yang telah dijalani pun telah on the track, di mana, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025 juga telah dibahas oleh DPRD bersama dengan Pemkab Bantul. Bahkan, KUA dan PPAS 2025 sudah disetujui.

"Karena alkap sudah terbentuk, kita tinggal menunggu pelaksanaan agenda-agenda pembahasan RAPBD 2025 dengan DPRD. Jadi kemarin, KUA PPAS sudah ketok palu dan selesai. Ini kan APBD 2025 mulai dibahas dengan alkap yang baru," ungkap Agus, Kamis (24/10/2024).

Agus optimistis pembahasan dan pengesahan Raperda APBD 2025 akan tepat waktu. Sebab, setelah alkap DPRD Bantul terbentuk akan ada skala prioritas untuk mempercepat pengesahan Raperda APBD 2025.

BACA JUGA: Hashim Singgung Pengemplang Pajak Sawit, Nilainya Capai Rp300 Triliun

"Kami sudah selalu komunikasi dengan pimpinan DPRD Bantul, Insyaallah itu on schedule. Biasanya diputuskan APBD itu kan di akhir November ya, jadi masih punya waktu untuk mengejarnya," jelas Agus.

Menurut Agus di KUA PPAS APBD 2025 telah disepakati pendapatan Pemkab Bantul mencapai Rp2,3 triliun. Jumlah tersebut, dipastikan hampir sama dengan APBD 2024.

"Tapi kan ini linier, menunggu alkap dan juga kepastian dana transfer dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan nanti semua nanti fix angka-angkanya, sehingga pembahasannya sudah pasti. Pasti jadwalnya, pasti pendapatan kita dan pasti alokasinya," jelas Agus. 

Terpisah, Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo mengatakan, setelah alkap DPRD terbentuk, maka pihaknya akan segera bergerak cepat untuk melakukan ketugasan. Termasuk melakukan percepatan pembahasan APBD 2025 termasuk Raperda APBD 2025.

"Kami akan menggelar badan musyawarah. Badan musyawarah nantinya akan membuat jadwal, karena banyak yang harus dikerjakan. Termasuk pembahasan APBD, komisi dan sebagainya. Yang jelas alkap sudah bisa melakukan tupoksinya," kata Hanung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.