DPRD Jogja Minta Pendidikan, Kesehatan, dan Sampah Jadi Prioritas 2027

Harianjogja.com, JOGJA—Pendidikan, kesehatan, dan penanganan sampah didorong menjadi prioritas pembangunan Kota Jogja pada 2027. DPRD Kota Yogyakarta meminta pemerintah daerah memastikan alokasi anggaran dalam APBD mendatang tetap berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meski dihadapkan pada tantangan efisiensi fiskal.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, FX Wisnu Sabdono Putro, mengatakan arah pembangunan daerah harus menyentuh kebutuhan utama warga. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama pada sektor pelayanan publik dan lingkungan hidup.

"Tahun 2027 harapan saya bidang pendidikan, kesehatan, dan sampah ini menjadi fokus. Tentu juga tidak meninggalkan hajat hidup masyarakat," kata Wisnu, Kamis (5/11).

Dia menilai perencanaan yang matang diperlukan agar program pembangunan dapat direalisasikan secara efisien dan tepat sasaran. Pemerintah kota juga perlu memperhitungkan tantangan ekonomi global serta dinamika keuangan daerah dalam menyusun kebijakan anggaran.

Efisiensi Anggaran Jadi Tantangan Fiskal

Wisnu memprediksi pemerintah kota masih akan menghadapi tantangan fiskal pada tahun depan. Salah satunya berkaitan dengan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut, menurut dia, dapat menjadi hambatan apabila kemampuan fiskal daerah masih sangat bergantung pada sumber pendanaan tersebut. Namun, situasi yang sama juga perlu dimanfaatkan sebagai dorongan untuk mencari inovasi pembiayaan dan memperkuat kemandirian fiskal.

"Meskipun juga tahun depan masih dibayangi efisiensi. Ini bisa jadi hambatan sekaligus tantangan. Hambatan manakala kemampuan fiskal kita sangat bergantung dana transfer dari pusat. Namun juga tantangan untuk membuat inovasi dalam menuju kemandirian fiskal," ujar wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

PAD Lebih dari 50%, Daya Beli Warga Harus Dijaga

Di sisi pendapatan, Wisnu mengapresiasi proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam postur Rancangan APBD (RAPBD) 2027 yang telah melampaui 50% dari total anggaran.

Menurutnya, peningkatan kontribusi PAD dapat menjadi modal untuk memperkuat kemampuan daerah membiayai program pembangunan secara mandiri. Meski demikian, upaya meningkatkan pendapatan tidak boleh dilakukan dengan menambah beban wajib pajak hingga mengganggu daya beli masyarakat.

"Kalau kita lihat dari postur RAPBD 2027 yang disampaikan walikota, prosentase PAD sudah lebih dari 50 persen dari anggaran. Tentu harapan kita bisa semakin besar pendapatan daerah agar bisa berdikari dalam membiayai program. Akan tetapi menaikkan PAD juga tidak semata-mata meningkatkan beban wajib pajak. Jangan sampai mengganggu daya beli masyarakat. Tetapi lakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Optimalisasi pengelolaan aset," tegasnya.

Wisnu mendorong pemerintah kota mengoptimalkan potensi pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta pengelolaan aset daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat struktur keuangan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Dengan demikian, penguatan PAD dan pengelolaan anggaran perlu berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan dasar warga. Pendidikan, kesehatan, dan penanganan sampah diharapkan tetap menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan Kota Jogja pada 2027.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.