Advertisement
Update Kasus Penambangan TKD Sampang, Kejari Gunungkidul Panggil 36 Saksi
Lokasi penambangan tanah kas desa di Kalurahan Sampang, Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul. - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gunungkidul telah memanggil 36 saksi terkait dengan kasus penambangan Tanah Kas Desa (TKD) Sampang, Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Gunungkidul, Sendhy Pradana Putra mengatakan saksi tersebut berasal dari unsur warga sekitar, perangkat pemerintah kalurahan, dan perusahaan penambang.
Advertisement
Dalam proses penggalian keterangan tersebut, Kejari masih belum menetapkan tersangka lain selain Lurah Sampang. “Berkas juga belum P21 [lengkap]. Jaksa peneliti masih bolak-balik melakukan pembenahan. Pembenahannya juga termasuk pendalaman untuk potensi tersangka lain,” kata Sendhy dihubungi, Kamis (28/11/2024).
Berdasarkan catatan Kejari Gunungkidul, negara merugi hingga Rp506,7 juta akibat penambangan TKD Sampang. Angka kerugian berasal dari volume TKD yang ditambang seluas 24.185 meter kubik yang dikali dengan harga satuan meter kubik sebesar Rp46.500. Tanah tersebut digunakan sebagai material uruk dalam pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo.
Barang bukti yang saat ini Kejari bawa antara lain surat perjanjian, faktur-faktur, peta kalurahan, hingga buku rekening warga sebagai penampung.
BACA JUGA: Audit Kelar, Kerugian Penambangan Sampang Terbit, Negara Merugi Rp506 Juta
Adapun Lurah Sampang, Suharman saat ini tidak lagi aktif sebagai lurah. Pemkab Gunungkidul menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Gunungkidul yang berisi penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Sampang.
SK Bupati Gunungkidul No. 100.3.1/ 147/ Pg.S/ KPTS/ 2024 menyatakan Carik Sampang, Supardi sebagai Plt Lurah Sampang.
Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba mendorong Kejari Gunungkidul untuk mengusut kasus serupa di lokasi lain. Kasus penambangan TKD Sampang dapat menjadi salah satu pintu masuknya.
Pengusutan kasus serupa, kata dia menjadi penting agar tidak ada kesan tebang pilih dalam pengusutan kasus penyalahgunaan TKD. Hal ini juga menjadi bentuk pencegahan agar tidak terjadi kasus yang sama di kemudian hari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemkab Bantul Upayakan Renovasi Bangunan Sekolah di 17 Kapanewon pada 2025
Jumlah Wisatawan ke Jogja Ditargetkan Bisa Sembilan Juta Orang hingga Akhir 2024
Pilkada 2024, Bawaslu Gunungkidul Perkirakan Angka Partisipasi Pemilih Anjlok
Menangi Pilkada Sleman, Harda-Danang Menyiapkan Program 100 Hari
Advertisement
Pilkada Sleman, KPU Tak Muluk-Muluk Soal Angka Partisipasi
Update Kasus Penambangan TKD Sampang, Kejari Gunungkidul Panggil 36 Saksi
Masyarakat Gunungkidul Diimbau Mewaspadai Persebaran DBD
Jaringan Air Pabrik Es Balok Portabel di Girikarto Sudah Tersambung
Gabungkan Rap dan Musik Tradisi, Slamet Man dan Sunyahni Riuhkan Panggung Indonesia IHC Festival 2024
Advertisement
Antisipasi Dampak Bencana hingga Akhir Tahun, Pemkab Kulonprogo Siapkan Rp501 Juta
Sementara Menang, Hasto Wardoyo Bandingkan Pilkada Jogja dan Kulonprogo
Pilkada 2024, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Gunungkidul Dimulai di Playen
Endah-Joko Unggul di Sebelas Kapanewon di Pilkada Gunungkidul Versi Internal
Libur Akhir Tahun, Tim SAR Bakal Berjaga 24 Jam di Pantai Parangtritis
Advertisement
Talut Sungai Gajahwong di Gambiran Ambrol karena Hujan, Perbaikan Tertunda
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Belajar Harmonisasi Tari Saman di Indonesia IHC Festival
Advertisement
Berita Populer
- Pilkada 2024, Bawaslu DIY Temukan Kekurangan Surat Suara di Beberapa TPS Ini
- Polda DIY Sebut Pengamanan Pilkada Jadi Prioritas
- Gunakan Hak Pilih Perdana di Pilkada, Pemain Muda PSS Ini Mimpikan Kemajuan Sepak Bola
- Lulusan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Siap Bekerja di Dalam maupun Luar Negeri
- CPNS 2024: Pemkab Sleman Berikan Bocoran Materi Ujian Seleksi Kompetensi Bidang, Ini Linknya
Advertisement
Advertisement
