Blankspot Bikin Layanan Publik di Kulonprogo Tak Maksimal

Harianjogja.com, KULONPROGO—Perbukitan di Kulonprogo masih dihantui minimnya akses Internet. Sehari-harinya layanan publik yang kini didorong serba digital juga tak maksimal diterapkan di kawasan tersebut.

Mendung bergantungan di Padukuhan Madigondo, Kelurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh pada Selasa (26/11/2024) membuat Ahmad Amien waswas. Ia takut Pilkada yang sudah dipersiapkannya selama sebulan terakhir buyar karena hujan.

Amin sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di lereng Puncak Suroloyo, Kulonprogo, hanya bisa berdoa agar hujan tak turun di musim yang semestinya ini. Bagi warga Madigondo, jelas Amin, hujan artinya mati listrik. "Yang artinya juga tidak ada sinyal telepon dan Internet," katanya.

Untuk listrik, Amin bersama KPPS lain bisa mengantisipasi dengan menggunakan genset. Tapi kalau sinyal Internet tidak ada yang bisa dilakukannya. "Soalnya tower BTS dekat sini itu pakai listrik dari PLN, sedangkan kalau hujan PLN memutuskan listriknya di sini," katanya.

TPS 07, Kalurahan Sidoharjo yang dikelola Amin tak punya sumber akses Internet lain selain dari tower BTS tersebut. Di sana juga hanya ada satu operator milik perusahaan swasta.

Akses Internet sudah bertahun-tahun terjadi di Kelurahan Sidoharjo tersebut. Warga di sana kerap dilanda keterbatasan akibat minimnya akses tersebut. “Termasuk penyelenggaraan Pilkada ini, saat kemarin uji coba aplikasi rekapitulasi suara yang Sirekap [Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada] itu cukup kesulitan juga,” kata Amin.

Tak hanya Pilkada, minimnya akses internet juga menyebabkan akses layanan publik di Perbukitan Menoreh ini jadi terbatas dibanding wilayah lain. “Sekarang apa-apa serba digital, takutnya nanti tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada kalau akses Internet terus terbatas,” ujar Amin yang juga sehari-hari bekerja sebagai pamong di Kelurahan Sidoharjo itu.

Kekhawatiran tak bisa mengikuti perkembangan akibat minimnya akses internet juga dirasakan Yustinus Harjito. Sebagai Dukuh Borosuci, Kelurahan Banjarsari, Kapanewon Kalibawang, Yustinus menyebut dari 261 warga dewasa di wilayah itu yang memiliki akses Internet secara stabil baru belasan rumah. “Yang sudah pasang wifi di sini baru sekitar 15-an rumah,” terangnya.

Kebanyakan warga Padukuhan Borosuci kesulitan mengakses Internet, jelas Yustinus, karena ketersedian operator penyedianya juga terbatas. “Hanya satu operator yang ada sinyalnya, kalau tidak alternatifnya pakai wifi seperti saya ini,” ungkapnya.

Minimnya akses Internet, menurut Yustinus, mengkhawatirkan karena ia memiliki pengalaman buruk saat Covid-19 lalu. Banyak anak-anak di Borosuci tak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh saat itu yang seluruhnya dialihkan ke dunia maya.

Kondisi itu membuat Yustinus pusing, terutama karena ia kerap jadi tempat keluh kesah warganya yang memiliki anak sekolah. “Sejak itu kami mencoba cari alternatif, salah satunya dengan wifi ini, ke depannya semoga akses makin terbuka dan murah agar warga kami juga dapat menikmatinya,” ujarnya.

Apalagi berbagai layanan publik, menurut Yustinus, ke depan makin mengandalkan Internet seperti pengurusan bantuan sosial (bansos). “Pemkab Kulonprogo bikin aplikasi khusus untuk pengurusan bansos ini, sehingga seluruhnya lewat situ yang mana mesti pakai Internet,” katanya.

BACA JUGA: Kantor Bank Indonesia Digeledah KPK Terkait dengan Korupsi Dana CSR

Kendala Geografis

Kepala Diskominfo Kulonprogo, Agung Kurniawan, menjelaskan kendala geografis ini terutama terjadi di kawasan Perbukitan Menoreh di sisi utara Bumi Binangun menjadi faktor kendala akses Internet. “Strategi kami dengan menggandeng swasta agar mau membangun tower BTS [Base Transceiver Station],” jelasnya.

Data Diskominfo Kulonprogo mencatat sejak 2021 sudah ada 36 pembangunan tower BTS. Sementara tingkat keterisian menara telekomunikasi di wilayah ini sudah mencapai 70,71% atau 99 titik dari idealnya ada 140 menara.

Selain mengandalkan pembangunan tower BTS, Diskominfo Kulonprogo juga membuat jaringan fiber optic. “Tapi yang baru tersasar fiber optic ini baru 23 kalurahan dari total 88 desa,” ungkap Agung.

Kendala utama pembangunan fiber optic adalah anggaran yang terbatas. Meski begitu Agung mengucapkannya dengan mencari pendanan lain selain APBD Kulonprogo. “Tahun depan kami dapat bantuan dari Pemda DIY yang akan menyasar 32 kalurahan,” ujarnya.

Minimnya akses internet menyebabkan layanan publik jadi tak optimal. Seperti yang terjadi di sektor pariwisata dan pemberian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat.

Sementara di Kulonprogo yang telah rampung melakukan uji coba aplikasi khusus pengelolaan bansos juga terkendala Internet. Aplikasi bansos yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Kulonprogo ini akan diterapkan menyeluruh pada 2025 nanti.

Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kalurahan DPMKPPKB Kulonprogo, Muh Ihsan menerangkan layanan melalui aplikasi itu bertujuan meningkatkan fasilitasi. “Tapi ada daerah yang sulit sinyal, ini masih kami kaji jangan sampai malah merepotkan,” jelasnya.

Solusi untuk daerah yang minim akses Internet agar dapat mengakses aplikasi khusus bansos ini, jelas Ihsan, dengan menyerahkannya ke petugas operator di kantor kalurahan. “Jadi nanti yang mengelola kantor kalurahan, warga tinggal menuju ke sana saja dan tidak perlu ke Pemkab artinya masih tetap membantu,” katanya.

Sebenarnya terdapat contoh sukses pemenuhan akses Internet di kawasan perbukitan di DIY yang dilakukan Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Bantul. Wilayah di sana 60% adalah perbukitan, jarak antar padukuhan juga terbilang jauh tapi Internet di sana terfasilitasi dengan baik.

Kalurahan yang berada di bawah Gunungkidul ini sejak 2020 sudah membangun akses Internet ke seluruh padukuhannya. Total terdapat 22 padukuhan di sana dengan infrastruktur Internetnya terbagi dalam dua kategori, yaitu relay utama dan acces point.

Lurah Srimulyo, Wajiran menyebut terdapat  lima relay utama yang dipasangnya dan 27 acces point. “Pendirian infrastutur Internet ini memeprtimbangkan permukiman dan penduduk yang ada juga sehingga dipastikan merata dan tepat sasaran,” jelasnya.

Wajiran menjamin tak ada blankspot di wilayahnya. “Kami membangun ini dengan anggaran berbagai sumber, ada yang dari APBD, ada juga yang dari bantuan Pemkab Bantul. Semuanya kami coba agar internet dinikmati seluruh warga kami meskipun geografisnya perbukitan seperti ini.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News