Bawaslu Kota Jogja Ikuti Evaluasi Kehumasan Nasional

Harianjogja.com, JOGJA—Pada akhir tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Anggota Bawaslu Kota Jogja mengikuti Rapat Evaluasi Nasional Kehumasan Bawaslu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI, di Jakarta, Senin-Rabu (16-18/12/2024).

Anggota Bawaslu Kota Jogja, Siti Nurhayati, menuturkan dalam evaluasi ini, Bawaslu RI mengundang beberapa narasumber di antaranya Galuh Shinta Leksono selaku VP of Indonesia Indicator, Yohan Wahyu dari Litbang Kompas, Achmad Satryo sebagai Ketua Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi serta Lina Amalia yang merupakan Social Media Specialist dan Social Media Assistant Manager Grab Indonesia.

“Evaluasi dilakukan terhadap pemberitaan tentang Bawaslu di media massa, persepsi publik terhadap peran dan kinerja Bawaslu, pengelolaan hubungan media massa dan Bawaslu, serta pengelolaan media sosial Bawaslu selama Pemilihan Serentak Tahun 2024,” katanya, Rabu (19/12/2024)

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenti, memaparkan bahwa secara internal, Bawaslu telah menerbitkan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia No. 14/2024 tentang Tata Kelola Kehumasan serta SK No. 311/2024 tentang Pedoman Manajemen Krisis.

BACA JUGA: Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Bertobat, Ini Syaratnya

“Tata kelola kehumasan tidak hanya bicara soal tahapan pemilu dan pemilihan, tetapi juga non tahapan. Wajah Bawaslu di masa non tahapan akan sangat bergantung pada kinerja kehumasan,” ujarnya.

Lolly juga meminta humas untuk selalu merasa gelisah terhadap setiap pemberitaan terkait Bawaslu, terutama terhadap pemberitaan negatif. “Kegelisahan ini akan membuat kita berefleksi dan menjawab pemberitaan negatif tersebut dengan menyajikan data agar publik percaya,” katanya.

Tenaga Ahli Bawaslu RI, Apriyanti Marwah, menyampaikan beberapa catatan evaluasi terhadap kinerja Kehumasan Bawaslu selama Pemilihan Serentak Tahun 2024.

“Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada September 2024, capaian kinerja kehumasan Bawaslu cukup baik, dibuktikan dengan 75,1 persen tren positif dan 69,2 persen publik menilai puas kinerja pengawasan Pemilihan,” katanya.

Data dari Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPPD) pada Desember 2024, menunjukkan bahwa kinerja Kehumasan Bawaslu mendapat apresiasi dari awak media dengan rating 4,3 dari 5. Hubungan baik Bawaslu dengan media juga berbanding lurus dengan capaian pemberitaan di media massa.

Sorotan Bawaslu di media selama Pilkada paling tinggi didominasi oleh pelanggaran netralitas, politik uang, dan pelanggaran administrasi.

Mengenai tudingan negatif ke Bawaslu terkait ketidaknetralan pengawas Pemilu, Bawaslu dapat menganalisisnya melalui dua kemungkinan.

“Yakni kurangnya publikasi atau kurangnya penindakan. Untuk itu, humas perlu segera melakukan publikasi terhadap kinerja pengawas pemilu, terutama hasil penanganan pelanggaran netralitas. Perlu juga dilakukan monitoring dan pembinaan sehingga Bawaslu dapat menjelaskan posisinya dalam menindaklanjuti pengawas yang bermasalah,” tuturnya

Rangkaian kegiatan Rapat Evaluasi Nasional Kehumasan Bawaslu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ditutup dengan pemberian Apresiasi Kehumasan pada Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada 10 Bawaslu provinsi dan 15 Bawaslu kabupaten/kota dengan kinerja terbaik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News