Advertisement
Tunggu Surat dari MK, KPU Segera Tetapkan Wali Kota Terpilih
Forum Konsultasi Publik yang digelar oleh KPU Kota Jogja dalam rangka meminta masukan terkait dengan standar pelayanan publik yang turut menggandeng berbagai stake holders. - Harian Jogja/Alfi Annissa Karin
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pemungutan suara selesai digelar pada 27 November lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja pun kembali berproses untuk menyelesaikan tahapan Pilkada 2024.
Ketua KPU Kota Jogja, Noor Harsya Aryo Samudro menuturkan kini pihaknya tengah menunggu turunnya surat dari MK melalui KPU RI terkait dengan selesainya perselisihan hasil pemilu (PHP) di seluruh Indonesia.
Advertisement
Jika surat itu telah terbit, maka KPU Kota Jogja selanjutnya akan melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih. "Kami tinggal menunggu, sesuai dengan Perpres Republik Indonesia dan Peraturan MK. Kami diminta untuk menunggu surat dari MK yang akan disampaikan KPU RI," ujar Harsya, Kamis (19/12/2024).
Harsya memastikan tak ada sengketa atau perselisihan hasil pemilu yang dilaporkan di Kota Jogja. Dia menambahkan setidaknya ada dua kemungkinan jadwal pelantikan pasangan calon wali kota terpilih. "Versi Perpres tanggal 10 Februari harus terlantik. Tetapi kalau Peraturan MK menyesuaikan dengan selesainya perselisihan hasil pemilihan di seluruh Indonesia," ujar dia.
BACA JUGA: Puluhan Unsur Penyelenggara Pemilu Kena Sanksi Pemberhentian
Sembari menunggu turunnya surat dari MK melalui KPU RI, KPU Kota Jogja berupaya untuk menyusun standar pelayanan dengan melibatkan berbagai stakeholder. Mulai dari kalangan partai, Pemkot Jogja, hingga tokoh masyarakat. Tujuannya, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Tercatat ada enam elemen standar pelayanan publik yang disusun. Salah satunya berkaitan dengan standar pelayanan dan sop pencalonan peserta pemilu. "Kami memiliki komitmen kesadaran atas pelayanan minimal di Kota Jogja dan prosedurnya dalam melayani peserta pemilu hingga pemilih. Melayani masyarakat itu ada standarnya sehingga sistematika evaluasi pengukuran pelayanan di Kota Jogja bisa teridentifikasi.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hipertensi dan Stroke Jadi Penyakit Paling Banyak Dilayani di RSPS Bantul
UMK Kulonprogo 2025 Rp2,35 Juta, Serikat Buruh: Belum Ideal
Ini 5 Jenis Kendaraan Angkutan yang Kena Pembatasan Operasional Selama Libur Akhir Tahun
Reduksi Volume Hujan di Daratan Saat Libur Akhir Tahun, Menko Pratikno: Ada Rekayasa Cuaca
Advertisement
Jalan Tepi Tebing di Semin Gunungkidul Ambrol, 2 Rumah Terancam
Malam Pergantian Tahun, 25 Titik di Sleman Gelar Pesta Kembang Api
Ramaikan Libur Akhir Tahun, Ada Konser Musik hingga Skrining Film di Malioboro
Razia Keamanan Pangan, Pemkot Jogja Temukan 5 Pedagang Tanpa Surat Kesehatan Daging
Sempat Tersandung Kasus Tipikor, PNS Gunungkidul Dipecat Jelang Masa Pensiun
Advertisement
Kopi Robusta Merapi Sleman Kantongi Sertifikat HAKI, Kesejahteraan Petani Bisa Terdongkrak
Tunggu Surat dari MK, KPU Segera Tetapkan Wali Kota Terpilih
Lindungi Anak dari Kekerasan, Pemkab Siapkan Skrening Psikologi Pelajar di Sleman
Capai Target 13%, Pemkab Gunungkidul Tambah Anggaran Penanganan Stunting Rp3 Miliar
SPSI di Bantul Menerima Kenaikan UMK
Advertisement
Pemkot Jogja Alokasikan Rp5,89 Miliar untuk Penanggulangan Bencana di 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Targetkan 700 Ribu Kunjungan, Taman Pintar Hadirkan Zona Planetarium dan Dome Area
Advertisement
Berita Populer
- Kontrak Proyek sampai Desember, Renovasi Stadion Maguwoharjo Belum Juga Kelar
- Menjelang Tahun Baru 2025, Retribusi Parkir di Gunungkidul Belum Capai Target
- Tuntut Kenaikan Signifikan, Buruh DIY Tolak UMK dan UMSK 2025
- Mensos Beberkan Cara Mengubah Data Penerima Bansos yang Tidak Akurat
- Difungsikan Saat Libur Akhir Tahun, Polda DIY Cek Kesiapan Fasilitas Tol Jogja-Solo
Advertisement
Advertisement
