Tak Hanya Kurang Tenaga Fisioterapis, Dinkes Bantul Juga Kekurangan Petugas Gizi dan Psikolog Klinis

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantul angkat bicara terkait dengan tidak adanya tenaga fisioterapi di Puskesmas Dlingo 2.

Dinkes mengakui jika di Puskesmas yang berlokasi di Kalurahan Terong, Dlingo tersebut tidak ada petugas fisioterapis yang bisa melakukan tindakan rehabilitasi untuk meminimalisasi keterbatasan fisik akibat cedera. Padahal, di Dusun Rejosari, Kalurahan Terong, Dlingo, Bantul, tempat dua orang yang menderita  hidrosefalus dan telah berlangsung lama serta butuh bantuan petugas fisioterapis.

BACA JUGA: Dinkes Bantul Masih Menunggu Juknis untuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Puskesmas

"Untuk kasus itu, dulu kami pernah menurunkan tim fisioterapi dari Puskesmas Dlingo 1. Tapi karena keterbatasan tenaga dan juga harus menyelesaikan dengan layanan dalam gedung, maka maka saat ini belum bisa melakukan layanan fisioterapi home care bagi pasien ini," kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Bantul, Anugrah Wiendyasari, kepada Harian Jogja, Minggu (5/1/2025).

Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinkes Bantul, Sapta Adisuka Mulyatno, menyatakan jika sejatinya jumlah tenaga fisioterapis di Bantul cukup memadai. Sebab, saat ini ada sebanyak 28 tenaga fisioterapis.

"Dan, di setiap kapanewon sudah ada. Untuk kasus di Dlingo itu biasanya memang dilayani oleh petugas fisioterapis dari Puskesmas Dlingo 1. Karena mungkin jarak saja. Yang jelas kami akan petakan lagi terkait kebutuhan petugas fisioterapis untuk di Puskesmas Dlingo 2. Karena semua juga harus disesuaikan dengan kebutuhan," jelasnya.

Selain itu, terkait kasus dua orang yang menderita  hidrosefalus, di Kalurahan Terong, Sapta mengaku kasus tersebut adalah kasus lama dan sudah diusahakan oleh Dinkes untuk memberikan pelayanan. Hanya saja diakui oleh Sapta, ada hal yang membuat pasien tersebut sampa saat ini belum banyak berkembang kemampuannya.

"Karena ada kemampuan di mana pasien sudah tidak bisa normal," ungkapnya.

Sebelumnya, pada Kamis (2/1/2025), Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI, Wihaji telah berkunjung ke rumah Sumini, orang tua dari Ahmad Yuandi Nurrova dan Riza Gionino yang menderita hidrosefalus.

Ahmad diketahui terkena hidrosefalus saat berusia 35 hari. Sementara Riza diketahui menderita penyakit yang sama sejak lahir. Pengobatan keduanya berhenti saat suami Sumini, Wagiran, meninggal karena kecelakaan kerja tahun 2016 lalu.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan jika salah satu kekurangan dari layanan Pemkab Bantul terhadap kedua penderita hidrosefalus adalah tidak adanya petugas fisioterapis di Puskesmas Dlingo 2.

"Maka ini nanti Dinkes harus menyiapkan petugas. Dinkes harus mengadakan mungkin rekrutmen baru tenaga fisioterapi untuk Puskesmas Dlingo 2. Sebab, ini bagian dari layanan dasar yang harus dimiliki oleh puskesmas," ucapnya.

Petugas Gizi dan Psikolog Klinis Kurang

Menurut Sapta, selain keberadaan petugas fisioterapis, saat ini pihaknya juga mencatat kekurangan jumlah petugas gizi dan psikolog klinis di puskesmas. Penambahan jumlah petugas gizi menjadi hal yang harus dipenuhi mengingat pada 2025, pemerintah akan melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejauh ini, kata Sapta, jumlah petugas gizi yang ada di Bantul kurang dari 100 petugas yang tersebar di 27 puskesmas di Kabupaten Bantul. Dengan keterbatasan jumlah petugas gizi maka tidak semua petugas bisa  mengawasi pelaksanaan program MBG.

"Tapi kami masih menunggu petunjuk teknisnya. Apakah ada pelibatan petugas gizi atau bagaimana nantinya," ungkapnya.

Di sisi lain, Sapta juga mengakui jika jumlah petugas psikolog klinis juga sangat terbatas. Dari 27 puskesmas yang ada, baru ada 8 petugas psikolog klinis. Alhasil, satu petugas klinis harus menangani 3 puskesmas. "Nah tinggal nanti apakah ada kewajiban satu puskesmas satu petugas, kita nanti tinggal menyesuaikan," terangnya.

Hanya saja, diakui oleh Sapta untuk penambahan petugas baik gizi, fisioterapis dan psikolog klinis melalui program CPNS sejauh ini cukup sulit. Apalagi saat ini belum ada rencana perekrutan ASN.

Sementara Dinkes mencoba mengatasi kekurangan petugas kesehatan dan petugas medis yang ada dengan mengoptimalkan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pada seleksi PPPK 2024, Pemkab Bantul telah membuka 150 formasi untuk tenaga kesehatan teknis, di mana tiga formasi di antaranya untuk psikolog klinis untuk Puskesmas Kasihan 1, Puskesmas Kretek 1, Puskesmas Pandak I.

"Seleksi PPPK sendiri sejatinya kan untuk mengakomodir teman-teman tenaga honorer K2 Kesehatan yang telah lama bekerja. Dan soal pemenuhan kebutuhan, nanti akan kami kaji lagi distribusinya juga," kata Sapta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News