Soal Wacana Impor Sapi Perah, Guru Besar UGM : Ada Manfaatnya Asal Ditata

Harianjogja.com, SLEMAN–Wacana impor 200.000 sapi perah melalui 160 perusahaan untuk memenuhi kebutuhan susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai butuh perencanaan matang.

Tak hanya butuh karantina ketat untuk mencegah masuknya penyakit, aspek ketersediaan pakan ternak juga dinilai harus disiapkan betul-betul dalam wacana impor sapi perah ini.

BACA JUGA: Produksi Susu Sapi di Sleman Mencapai 4,3 Juta Liter

Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Widodo menyarankan pemerintah agar melakukan perencanaan yang matang pada aspek teknis dalam rencana impor ratusan ribu ekor sapi perah.

Widodo menilai perlu kehati-hatian tinggi dalam implementasi wacana tersebut untuk mengantisipasi penyebaran penyakit baru dan resiko menurunnya produktivitas susu sapi. 

Pasalnya di tengah melonjaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), tidak menutup kemungkinan wacana ini bisa menambah tingkat penyebaran penyakit. Bahkan ternak yang sudah terkena PMK berisiko tidak akan produktif kembali. 

"Jangan sampai nambah penyakit. Jika sudah menyerang akan menjadi berat. Sehingga diperlukan adanya kehati-hatian," tegas Widodo pada Kamis (16/1/2025).

Untuk mencegah penyebaran penyakit dari sapi yang diimpor, Widodo menyarankan agar sapi perah yang diimpor sebaiknya harus menjalani proses karantina yang ketat. Cara ini agar sapi perah yang diimpor tidak lagi mendatangkan virus atau bahkan mungkin mendatangkan penyakit baru.

"Saat ini dunia sedang ditakutkan dengan adanya penularan virus yang aslinya datang pada binatang dan kemudian menular pada manusia," tegasnya.

Selama pelaksanaan karantina yang ketat, Widodo juga beranggapan pihak perusahaan importir juga perlu mendatangkan pakan hijauan berkualitas. Pada tataran ini, jumlah kebutuhan pakan, jumlah lahan yang digunakan untuk menanam hijauan hingga jumlah kandang yang dibutuhkan harus dihitung betul-betul. 

"Sapi perlu makanan, hijauan mereka siap enggak lahannya? untuk seratus ekor sapi berapa dihitungnya lahannya? Untuk seratus ribu berapa? Untuk satu juta berapa? Jadi kadang program pemerintah itu reasoning-nya masuk tapi bombastis. Saya sebagai sebagai akademisi harus jujur dalam program ini ada manfaatnya asal ditata, disusun, dan direncanakan secara rasional," tegasnya.

Widodo mengaku sepakat akan kebijakan impor sapi perah untuk pemenuhan kebutuhan susu gratis, namun menurutnya wacana ini kudu didukung dengan ketersediaan lahan untuk menyuplai pakan hijauan dan pakan konsentrat lainnya. 

"Perlu perencanaan yang matang dan jangan sampai membawa penyakit dari luar apalagi lahan buat sapinya tidak ada," tegasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.