PKH di Bantul Diminta Graduasi Minimal 10 KPM per Tahun

Harianjogja.com, BANTUL—Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul untuk melakukan graduasi minimal pada 10 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) per tahun untuk mengentaskan kemiskinan.

“Saya minta setiap pendamping PKH menggraduasi 10 KPM setiap tahun," kata Gus Ipul saat Konsolidasi Pilar-Pilar Sosial di Pendopo Parasamya Bantul, Jumat (17/1/2025) sore.

Gus Ipul menilai graduasi KPM menjadi langkah strategis untuk mendukung amanat Presiden Prabowo kepada Kemensos, yakni menurunkan angka kemiskinan nasional dan melepaskan masyarakat dari bantuan sosial (bansos).

Gus Ipul menambahkan, Kemensos telah menyalurkan bantuan sosial senilai Rp380 miliar untuk kabupaten Bantul. Bantuan tersebut harus dikawal dengan baik oleh pendamping PKH dan pilar-pilar sosial yang ada di Bantul agar tepat sasaran.

Pada kesempatan yang sama, Gus Ipul juga ke depan pemerintah mengintegrasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Gus Ipul juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kolaborasi itu telah memberikan dampak nyata.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, Pemkab terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial, melalui kemitraan dengan masyarakat yang peduli dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kita kenal dengan pilar-pilar sosial baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan.

BACA JUGA: Makan Bergizi Gratis Ditargetkan Mampu Sasar 15 Juta Penerima Manfaat di 2025

Bupati Halim menyebut saat ini Kabupaten Bantul jumlah penduduk sebanyak 964.245 jiwa dengan tingkat kemiskinan sebanyak 11,66% pada tahun 2024.

"Persentase kemiskinan ini terus menurun dari tahun 2021 sebanyak 14,04%, tahun 2022 sebanyak 12,27 persen; tahun 2023 sebanyak 11,96 persen dan akan terus diupayakan penurunannya dengan target 10,75 persen; 11,0 persen pada RKPD tahun 2025," katanya.

Dalam hal kemiskinan ini, lanjut Halim, Kabupaten Bantul masih memiliki tugas dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem yang masih berada di angka 0,82% berdasar data dari Kemenko PMK tahun 2024.

Sebagai upaya dalam penanganan kemiskinan, papar Halim, Kabupaten Bantul beserta Kementerian Sosial memiliki program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul Program tersebut antara lain PKH dengan total 53.876 penerima manfaat, Program Indonesia Pintar (PIP) dengan total 18.884 penerima manfaat, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 88.852 penerima manfaat, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 495.708 penerima manfaat.

BACA JUGA: Makan Bergizi Gratis Ditargetkan Mampu Sasar 15 Juta Penerima Manfaat di 2025

"Pemkab Bantul telah berhasil mendapatkan predikat Universal Health Coverage (UHC) pada 6 September 2022 lalu, dengan angka capaian saat ini 98,55 persen. Artinya, sebanyak 962.414 penduduk Kabupaten Bantul telah berjaminan kesehatan," jelasnya.

Dalam rangka mewujudkan komitmen UHC, ungkap Halim, Pemkab Bantul  menganggarkan Rp42 miliar untuk membiayai kepesertaan BPJS kesehatan bagi 101.853 warga Bantul melalui segmen PBI APBD. Selain itu, Pemkab juga memfasilitasi program ATENSI dari Kementerian Sosial yaitu layanan rehabilitasi sosial dengan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan residensial.

"Bantuan untuk program ATENSI adalah berupa dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial, pengasuhan anak, dan dukungan keluarga," paparnya.

Adapun program ATENSI diwujudkan dengan beberapa program yaitu pemberian alat bantu kepada 34 orang penyandang disabilitas berupa kursi roda, kruk, tongkat kaki tiga dan tongkat putih. Selanjutnya, program pemberian bantuan sosial YAPI kepada 18 anak yatim piatu, program pemberian bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) sebanyak 50 orang, program permakanan lanjut usia dengan total penerima 958 lansia, program permakanan disabilitas dengan total penerima 681 orang.

Menurut Bupati Halim, dalam penanggulangan kemiskinan, pihaknya didukung tenaga pendamping Program keluarga Harapan (PKH) 205 orang, tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 17 orang, tenaga pendamping TKPK sebanyak 17 orang, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 151 orang, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) sebanyak 71, Penyuluh Sosial Masyarakat (PENSOSMAS) sebanyak 19 orang, Program Kewirausahaan Sosial (PROKUS) dengan anggota 106 KPM, dan Karang Taruna sebanyak 61.

"Lalu ada, Lembaga Kesejahteraan Sosial/Anak (LKS/LKSA) dengan jumlah 69 lembaga, Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA) sebanyak 45 orang, dan Forum Pelajar Napza (FORLANZA) sebanyak 34 orang," papar Halim.

Halim mengungkapkan, konsolidasi bersama pilar sosial kali ini merupakan upaya untuk memperkuat dan menyatukan berbagai elemen atau institusi sosial dalam masyarakat. Mereka bekerja sama dengan komunitas, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, media, serta pemerintah, untuk menciptakan kestabilan sosial dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Pilar-pilar sosial ini, kata Halim, memiliki peran masing-masing dalam membentuk dan memelihara tatanan sosial yang harmonis, dan melalui konsolidasi sosial, dapat saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.

"Pilar sosial juga bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih kohesif, berdaya, dan memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan sosial dengan lebih baik," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News