DPRD Bantul Sebut Pemangkasan TKD Berpotensi Berlanjut pada 2027
DPRD Bantul menyoroti potensi pemangkasan TKD pada 2027 setelah anggaran tahun ini dipangkas lebih dari Rp150 miliar.
Warga melintas di lokasi longsor di Kalurahan Tegalrejo, Gedangsari. Rabu (21/6/2023)/Harian Jogja-David Kurniawan\r\n\r\n
Harianjogja.com, JOGJA – Instansi penanganan dan mitigasi kebencanaan di wilayah DIY memastikan layanan informasi dan deteksi gempa tidak terdampak program pemangkasan anggaran sebagaimana yang diintruksikan pemerintah pusat.
Sebelumnya beredar kabar bahwa efisiensi anggaran diperkirakan berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam mati karena kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71%, sehingga observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempabumi, dan tsunami juga terganggu.
BACA JUGA: Anggaran BMKG Dipangkas, Begini Nasib Program Mitigasi Bencana
Kepala Stasiun Geofisika Sleman, Ardhianto Septiadhi mengatakan, operasional layanan informasi gempa bumi dan peringatan dini tetap berjalan dengan baik dan tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi.
"Kami pastikan layanan operasional di DIY masih berjalan dengan baik dan siap melayani masyarakat, termasuk dalam memberikan informasi terkait gempa bumi," ujar Ardhi Selasa (11/2/2025).
Ia memastikan, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, hal tersebut tidak berpengaruh pada layanan mitigasi bencana. "Jadi, efisiensi tidak mengganggu layanan operasional. Kami tetap dapat memberikan informasi secara optimal kepada masyarakat," tambahnya.
Sebagai daerah yang rentan terhadap bencana, DIY mengandalkan sistem peringatan dini yang akurat dari instansi terkait. Ardhi memastikan bahwa sistem pemantauan dan informasi gempa bumi tetap berjalan sesuai prosedur operasional standar (SOP).
"Kami memiliki sistem pemantaua disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk proses pemeliharaan. Seluruh informasi terkait aktivitas seismik akan disampaikan secara cepat dan akurat," katanya.
Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Jogja, Warjono juga memastikan bahwa informasi cuaca tetap disampaikan secara rutin setiap hari tanpa ada hambatan. "Efisiensi ini tidak berarti pengurangan layanan, melainkan lebih kepada peningkatan efektivitas dan efisiensi sumber daya yang ada," jelasnya.
Diketahui DIY memang memiliki tingkat risiko bencana yang cukup tinggi, terutama dari aktivitas seismik dan cuaca ekstrem. Oleh karena itu, layanan mitigasi bencana menjadi prioritas utama dalam upaya perlindungan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Bantul menyoroti potensi pemangkasan TKD pada 2027 setelah anggaran tahun ini dipangkas lebih dari Rp150 miliar.
Bareskrim menetapkan 13 tersangka TPPO bermodus perekrutan tentara bayaran Rusia. Sebanyak 58 orang tercatat menjadi korban dalam lima perkara.
Video rombongan pemotor yang diduga membawa celurit masuk SPBU Kurung, Ceper, Klaten, viral. Polisi menyelidiki kejadian tersebut.
Drainase Pasar Gamping, Sleman, dinilai perlu segera diperbaiki untuk mencegah genangan air yang berpotensi mengganggu aktivitas pedagang saat musim hujan.
Kapolrestabes Surabaya mengakui mutasi tujuh penyidik Satresnarkoba. Mereka diperiksa Propam Polda Jatim terkait dugaan pelanggaran SOP.
BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan JKK Rp70 juta kepada ahli waris Syabilla Rizkia Putri Raharja, atlet selam Jepara yang meninggal saat Porprov 2026.