Mahasiswa PTNU DIY Minta Pemerintah Jangan Potong Anggaran Pendidikan

Harianjogja.com, JOGJA – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Yogyakarta menyatakan keprihatinannya terhadap keputusan pemangkasan anggaran pendidikan yang dilakukan pemerintah sebagai langkah efisiensi anggaran. Kebijakan tersebut dinilai dapat berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan dan akses bagi generasi muda.

Sekretaris Wilayah BEM PTNU DIY, Muhammad Fathur Rozaq, menegaskan bahwa pendidikan merupakan senjata paling ampuh untuk mengubah dunia yang tidak seharusnya menjadi sasaran pemangkasan anggaran. Pasalnya, pendidikan yang dinilai sebagai pilar penting generasi masa depan justru dapat terganggu jika tidak diutamakan.

“Kami memahami kebutuhan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran, namun implementasi efesiensi anggaran ini menimbulkan kekhawatiran besar terutama pada sektor pendidikan kita. efesiensi atau kemunduran? seharusnya pemerintah memangkas kebutuhan yang tidak perlu, bukan malah mengorbankan hak rakyat untuk mendapat pendidikan yang layak." tegas Fathur dalam keterangannya, Minggu (16/2/2025).

"Kami tidak menolak efesiensi, tapi kami menolak efesiensi yang tidak adil. seharusnya pemerintah mengerti bahwa kualitas SDM merupakan kunci dalam menopang Visi Indonesia Emas 2045. Jika hal ini masih tetap dilaksanakan maka Visi itu hanya tinggal nama." Sambungnya.

BACA JUGA: Penjelasan Lengkap Sri Mulyani Terkait Isu Pemotongan Beasiswa KIP hingga PHK Honorer

Lebih lanjut, Fathur mengatakan meskipun efesiensi anggaran bertujuan untuk pengoptimalan dana negara, seharusnya pemerintah juga bisa wise dalam setiap keputusannya agar tetap hati hati dan tidak berdampak pada sektor sektor vital. Pihaknya juga mengajak untuk seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa dan akademisi untuk bersama-sama menyuarakan pentingnya kualitas pendidikan sebagai pilar dalam generasi mesa depan.

"Kami berharap ini dapat menjadi catatan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyikapi efesiensi di sektor pendidikan." ujarnya. 

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan klarifikasi terkait efek efisien anggaran belanja negara terhadap sejumlah program pemerintah, salah satunya soal anggaran pendidikan.

Ia mengklaim pemangkasan anggaran belanja negara hingga Rp306,69 selama tahun ini hanya akan menyasar ke kegiatan yang tidak produktif seperti perjalanan dinas, acara seremonial, seminar, hingga ATK. Oleh sebab itu, program hingga pembiayaan yang dirasakan langsung ke masyarakat langsung diusahakan tidak terkena dampak.

"Mengenai berita beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa Beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Jumlah penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa. Jumlah anggaran untuk Beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar Rp14,69 triliun," katanya dalam Jumpa Pers di Jakarta.

Menurutnya, snggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima Beasiswa KIP dapat meneruskan program belajar seperti biasanya. Sementara itu beasiswa lain yang sedang berjalan, yaitu 40.030 siswa penerima LPDP Kemendiktisaintek, yaitu Beasiswa Pendidikan Indonesia dan Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan.

"Mengenai bantuan operasional pendidikan ke perguruan tinggi, karena kriteria efisiensi kementerian dan lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belanja tersebut," ujarnya.

Langkah ini, sambung dia, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025/2026, yaitu nanti pada Juni atau Juli. Pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi tersebut.

Mengenai tunjangan kinerja dosen, kata Sri Mulyani, saat ini di dalam data ada 97.734 dosen dari empat kategori dosen, yaitu dosen yang ada di bawah perguruan tinggi badan hukum atau PTN-BH. Mereka ini telah dan terus mendapatkan tukin atau remunerasi dosen sesuai standar PTN-BH. Untuk perguruan tinggi yang kategori Badan Layanan Umum atau BLU yang telah menerapkan sistem remunerasi, para dosennya juga telah menerima remunerasi atau tukin.

Sedangkan dosen yang di PTN-BLU yang belum menerapkan remunerasi bersama-sama dengan dosen yang ada di PTN Satker di lingkungan Kemendiktisaintek, dan dosen PNS Lembaga Layanan Dikti atau LLDikti yang saat ini menerima tunjangan profesi akan diberikan tunjangan kinerja atau remunerasi seperti yang di PTN-BLU dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi—jadi mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi tapi belum remunerasi. Saat ini sedang dalam proses penghitungan dan pendataan dan Perpres dalam proses untuk difinalkan.

"Keputusan mengenai tukin dari dosen PTN Satker di lingkungan Kemenrisktek, kemendiktisaintek, kemudian dosen PTN-BLU yang belum menerapkan remunerasi, dan dosen PNS LLDikti, serta dosen K/L lainnya, mengenai tukin sedang dalam proses finalisasi Perpres yang akan diselesaikan dalam waktu dekat," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News