Daftar Kapolri dari Masa ke Masa, Suyudi Ario Seto Jadi yang ke-26
Daftar Kapolri dari masa ke masa sejak 1945. Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri ke-26 setelah menggantikan Listyo Sigit Prabowo.
Ilustrasi sampah organik - Foto dibuat oleh AI/StockCake
Harianjogja.com, JOGJA—Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo angkat bicara terkait rencana dari Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq yang akan menerjunkan tim penyelidik guna meninjau persoalan sampah di Kota Jogja pekan depan. Hasto memastikan persoalan penumpukan dan pengelolaan sampah di Kota Jogja telah selesai.
"Kami di Jogja telah mengikuti arahan provinsi. Kami gunakan Piyungan [Unit Pengelolaan Sampah (UPS)], kemudian di luar yang menggunakan Piyungan, kita pakai insenerator," kata Hasto, Senin (21/4/2025).
Terkait dengan langkah ke depan, Hasto memaparkan persoalan sampah akan diselesaikan dengan mengosongkan depo-depo sampah yang ada. Setelah itu, Pemkot mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan skema secara real time. Sebab, potensi pengolahan melalui UPS yang ada sudah melampaui potensi sampah mingguan.
"Jadi bahwa bahwa real time-nya sehari kan ada 300-an ton kurang lebih," ungkapnya.
BACA JUGA: Tanggapan Pemkot Jogja Soal Rencana Ada Tim Penyelidik Sampah dari Kementerian LH
Padahal, potensi sampah mingguan di Kota Jogja sekitar 1.423 ton, sementara potensi pengolahan sampah mingguan per 15 April 2025 mencapai 1.650 ton per minggu.
Selain itu, Pemkot juga mengolah sampah dengan memanfaatkan jasa mitra, salah satunya adalah TPS3R Panggungharjo, Sewon, Batul dan ITF Bawuran, Pleret, Bantul.
"Jadi kan sudah teralokasi semua lah. Yang yang kami tidak mampu mengalokasikan maka kami ini ke Mitra. Mitranya sekarang Panggungharjo, ke depan juga ada ITF Bawuran. Jadi, sudah jelas tidak ada yang tidak jelas sampahnya itu sudah jelas," tandas Hasto.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja, Agus Tri Haryono, menyatakan persoalan sampah sudah selesai. Hal ini dilakukan dari hulu sampai hilir. Selain itu, Pemkot juga terus berkoordinasi dengan DLHK DIY," ucapnya.
Sekadar diketahui, Sabtu (19/4/2025), Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq di Kulonprogo mengatakan penyelidik akan dikirim pekan depan guna menelisik pengelolaan sampah di Kota Jogja. Sebab, sampai saat ini ia mengaku belum mengetahui bagaimana persoalan sampah di Kota Jogja akan diselesaikan.
"Sampai hari ini kami belum tahu sampahnya lari ke mana," ucap Hanif.
Menanggapi persoalan tersebut, Agus mengaku pihaknya siap bertemu dan memberikan penjelasan kepada penyelidik dari Kementerian LH dan Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq, jika jadi datang ke Jogja pada pekan depan. "Nantinya Pak Wali juga akan memberikan penjelasan terkait apa yang sudah kami lakukan untuk menuntaskan masalah sampah," ucap Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Daftar Kapolri dari masa ke masa sejak 1945. Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri ke-26 setelah menggantikan Listyo Sigit Prabowo.
DPRD Bantul meminta usaha budi daya perikanan memperhatikan pengelolaan limbah agar tidak berdampak pada lingkungan dan warga.
PPh marketplace dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. DJP menyebut keputusan itu diambil karena kesiapan teknis empat platform.
Sebanyak 52,41% pekerja DIY masih berada di sektor informal. Buruh menilai kondisi ini menunjukkan warga menciptakan lapangan kerja sendiri.
Kejagung menetapkan 3 tersangka baru korupsi pengadaan motor MBG dengan nilai anggaran Rp1,2 triliun.
JJLS Kelok 23 Kretek-Girijati ditargetkan dibuka penuh Agustus 2027 setelah evaluasi uji coba dan penambahan fasilitas keselamatan.