DPRD Bantul Minta Infrastruktur Terminal Imogiri Segera Diperbaiki
DPRD Bantul menyoroti infrastruktur Terminal Imogiri yang perlu diperbaiki untuk mendukung transportasi dan kenyamanan wisatawan.
Ilustrasi sekolah rakyat. - Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kulonprogo menyatakan, program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat tampaknya belum bisa terealisasi di wilayahnya tahun ini.
Kepala Dinsos PPPA Kulonprogo, Lucius Bowo Pristiyanto, mengungkapkan aaat ini tahapan baru sampai pada verifikasi lahan. "Baru sampai verifikasi lahan, tahapannya baru sampai situ saja dan belum ada perkembangan signifikan," ujarnya, Jumat (2/5/2025).
Dinsos PPPA Kulonprogo telah mengidentifikasi lima lokasi potensial untuk pembangunan Sekolah Rakyat, tetapi belum ada keputusan akhir. "Nantinya akan ditelaah mana yang memungkinkan," ujarnya.
BACA JUGA: Dinas Sosial Gunungkidul Sebut Ada 63 Anak Mendaftar Sekolah Rakyat
Soal kurikulum dan tenaga pengajar, Bowo mengatakan keduanya masih dalam proses dan menunggu arahan dari pemerintah pusat. "Informasinya nanti dari pusat yang mengeluarkan, pasti akan ada petunjuk teknisnya untuk daerah, begitu pula tenaga pengajar," katanya.
Dengan demikian, ia mengungkapkan program Sekolah Rakyat di Kulon Progo tampaknya belum bisa dijalankan pada 2025 ini atau tahun ajaran depan. "Ya mudah-mudahan nanti tahun depan bisa segera dijalankan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Bantul menyoroti infrastruktur Terminal Imogiri yang perlu diperbaiki untuk mendukung transportasi dan kenyamanan wisatawan.
Bupati nonaktif Pati Sudewa divonis 8,5 tahun penjara dalam kasus korupsi DJKA dan pemerasan pengisian perangkat desa.
Polri mengusut dugaan beras fortifikasi tak sesuai label pada lima merek. Sebanyak 1.194 kemasan disita dengan nilai Rp155,2 juta.
Prabowo menyinggung pembagian peran menteri dan evaluasi kabinet. Namun, Presiden belum mengumumkan rencana reshuffle Kabinet Merah Putih.
Stunting Sleman turun menjadi 4,04% pada 2026. Pemkab meluncurkan Satu Data Stunting dan Mata Hati untuk memperkuat penanganan.
Prabowo menyebut Indonesia berada dalam kondisi survival dan menegaskan kepentingan nasional serta rakyat menjadi prioritas pemerintah.