Pria Ditemukan Tewas Penuh Luka di Rumah Warga Pajangan Bantul
Pria 40 tahun ditemukan tewas penuh luka di rumah warga Pajangan Bantul. Polisi masih menyelidiki penyebab kematiannya.
Ilustrasi sekolah rakyat. - Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kulonprogo menyatakan, program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat tampaknya belum bisa terealisasi di wilayahnya tahun ini.
Kepala Dinsos PPPA Kulonprogo, Lucius Bowo Pristiyanto, mengungkapkan aaat ini tahapan baru sampai pada verifikasi lahan. "Baru sampai verifikasi lahan, tahapannya baru sampai situ saja dan belum ada perkembangan signifikan," ujarnya, Jumat (2/5/2025).
Dinsos PPPA Kulonprogo telah mengidentifikasi lima lokasi potensial untuk pembangunan Sekolah Rakyat, tetapi belum ada keputusan akhir. "Nantinya akan ditelaah mana yang memungkinkan," ujarnya.
BACA JUGA: Dinas Sosial Gunungkidul Sebut Ada 63 Anak Mendaftar Sekolah Rakyat
Soal kurikulum dan tenaga pengajar, Bowo mengatakan keduanya masih dalam proses dan menunggu arahan dari pemerintah pusat. "Informasinya nanti dari pusat yang mengeluarkan, pasti akan ada petunjuk teknisnya untuk daerah, begitu pula tenaga pengajar," katanya.
Dengan demikian, ia mengungkapkan program Sekolah Rakyat di Kulon Progo tampaknya belum bisa dijalankan pada 2025 ini atau tahun ajaran depan. "Ya mudah-mudahan nanti tahun depan bisa segera dijalankan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pria 40 tahun ditemukan tewas penuh luka di rumah warga Pajangan Bantul. Polisi masih menyelidiki penyebab kematiannya.
Menteri PPN Rachmat Pambudy mendorong blockchain digunakan untuk efisiensi, transparansi, dan pembangunan digital Indonesia.
Polres Metro Jakarta Barat mengungkap alasan Revaldo kembali mengonsumsi narkoba setelah tiga kali tersandung kasus serupa.
BNPB melakukan survei udara untuk memetakan dampak gempa NTT magnitudo 7,7 dan menemukan landaan tsunami di dua titik.
PBNU menetapkan 557 pemilik hak suara dalam DPT Muktamar Ke-35 NU. Sebanyak 590 peserta diverifikasi untuk mengikuti muktamar di Jombang.
BI menyebut Kartu Kredit Indonesia atau KKI menjadi alternatif pembayaran digital dengan fasilitas penundaan pembayaran sesuai jatuh tempo.