Pembangunan Fisik Bantul Baru 69,40%, DPRD Minta Pelaksanaan Proyek Digenjot
Realisasi pembangunan fisik Bantul baru 69,40% hingga Triwulan III 2026. DPRD meminta Pemkab mempercepat proyek infrastruktur, terutama perbaikan jalan.
Ilustrasi sekolah rakyat. - Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kulonprogo menyatakan, program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat tampaknya belum bisa terealisasi di wilayahnya tahun ini.
Kepala Dinsos PPPA Kulonprogo, Lucius Bowo Pristiyanto, mengungkapkan aaat ini tahapan baru sampai pada verifikasi lahan. "Baru sampai verifikasi lahan, tahapannya baru sampai situ saja dan belum ada perkembangan signifikan," ujarnya, Jumat (2/5/2025).
Dinsos PPPA Kulonprogo telah mengidentifikasi lima lokasi potensial untuk pembangunan Sekolah Rakyat, tetapi belum ada keputusan akhir. "Nantinya akan ditelaah mana yang memungkinkan," ujarnya.
BACA JUGA: Dinas Sosial Gunungkidul Sebut Ada 63 Anak Mendaftar Sekolah Rakyat
Soal kurikulum dan tenaga pengajar, Bowo mengatakan keduanya masih dalam proses dan menunggu arahan dari pemerintah pusat. "Informasinya nanti dari pusat yang mengeluarkan, pasti akan ada petunjuk teknisnya untuk daerah, begitu pula tenaga pengajar," katanya.
Dengan demikian, ia mengungkapkan program Sekolah Rakyat di Kulon Progo tampaknya belum bisa dijalankan pada 2025 ini atau tahun ajaran depan. "Ya mudah-mudahan nanti tahun depan bisa segera dijalankan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Realisasi pembangunan fisik Bantul baru 69,40% hingga Triwulan III 2026. DPRD meminta Pemkab mempercepat proyek infrastruktur, terutama perbaikan jalan.
Peternak penerima bantuan 600 ayam petelur di Bantul belum meraup untung. Harga pakan tinggi membuat biaya operasional ditutup uang pribadi.
Unisa Yogyakarta mengembangkan MySADARI, aplikasi gratis dengan empat fitur untuk membantu perempuan melakukan deteksi dini kanker payudara.
Kementerian UMKM menyiapkan audit besar-besaran penyaluran KUR Rp300 triliun untuk memperkuat transparansi dan pembiayaan sektor produktif.
DWS sepakat dugaan penyadapan Presiden Prabowo berpotensi mengarah ke makar jika terbukti memenuhi unsur pidana.
Sugiono membuka peluang pertemuan pimpinan partai untuk membahas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.