Daftar Ulang SPMB Bantul Dimulai, Kuota Domisili Hampir Terisi
Daftar ulang SPMB Bantul jalur domisili mulai 2–3 Juli 2026, kuota hampir terisi. Proses berjalan lancar meski ada kendala teknis kecil.
Ilustrasi sekolah rakyat. - Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kulonprogo menyatakan, program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat tampaknya belum bisa terealisasi di wilayahnya tahun ini.
Kepala Dinsos PPPA Kulonprogo, Lucius Bowo Pristiyanto, mengungkapkan aaat ini tahapan baru sampai pada verifikasi lahan. "Baru sampai verifikasi lahan, tahapannya baru sampai situ saja dan belum ada perkembangan signifikan," ujarnya, Jumat (2/5/2025).
Dinsos PPPA Kulonprogo telah mengidentifikasi lima lokasi potensial untuk pembangunan Sekolah Rakyat, tetapi belum ada keputusan akhir. "Nantinya akan ditelaah mana yang memungkinkan," ujarnya.
BACA JUGA: Dinas Sosial Gunungkidul Sebut Ada 63 Anak Mendaftar Sekolah Rakyat
Soal kurikulum dan tenaga pengajar, Bowo mengatakan keduanya masih dalam proses dan menunggu arahan dari pemerintah pusat. "Informasinya nanti dari pusat yang mengeluarkan, pasti akan ada petunjuk teknisnya untuk daerah, begitu pula tenaga pengajar," katanya.
Dengan demikian, ia mengungkapkan program Sekolah Rakyat di Kulon Progo tampaknya belum bisa dijalankan pada 2025 ini atau tahun ajaran depan. "Ya mudah-mudahan nanti tahun depan bisa segera dijalankan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Daftar ulang SPMB Bantul jalur domisili mulai 2–3 Juli 2026, kuota hampir terisi. Proses berjalan lancar meski ada kendala teknis kecil.
Portugal vs Spanyol di 16 besar Piala Dunia 2026. Oyarzabal percaya diri, cek prediksi skor dan susunan pemain.
Prabowo dan PM Singapura Lawrence Wong bertemu di Leaders’ Retreat 2026 Jakarta, bahas kerja sama strategis dan proyek bilateral.
Jokowi mulai safari politik ke sejumlah daerah usai Lampung. PSI jadi titik awal, partai lain ikut memberi respons.
Menpar dorong integrasi Pokdarwis dan koperasi untuk perkuat desa wisata, tingkatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Mendikdasmen ungkap skema kantin dalam program MBG masih dikaji, bantuan hanya untuk siswa yang membutuhkan.