Gerindra Sleman Dukung Penuh Pencabutan IUP Tambang di Raja Ampat

Harianjogja.com, SLEMAN– Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sleman dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Sleman menyatakan dukungan penuh atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Keputusan pencabutan izin ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memperjuangkan keadilan ekologis bagi masyarakat lokal.

BACA JUGA: Pencabutan Izin Usaha Pertambangan di Raja Ampat Demi Lingkungan

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sleman, Shodiqul Qiyar, menegaskan bahwa langkah Presiden tersebut selaras dengan nilai-nilai perjuangan Partai Gerindra yang menempatkan kepentingan rakyat dan pelestarian lingkungan sebagai prioritas utama.

“Kami mendukung penuh pencabutan IUP yang berpotensi merusak lingkungan. Apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah bentuk nyata keberpihakan terhadap masyarakat adat dan keutuhan alam Indonesia, termasuk kawasan Raja Ampat yang merupakan warisan dunia,” ujarnya.

Shodiqul juga menyoroti pentingnya tindakan serupa di berbagai wilayah, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia mendorong pemerintah daerah agar lebih selektif dalam menerbitkan izin pertambangan, serta mengutamakan prinsip keberlanjutan.

“Kita perlu merancang kebijakan lokal yang berpihak pada alam dan generasi mendatang. Di Sleman, prinsip ‘Memayu Hayuning Bawana’ harus menjadi landasan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian,” tambahnya.

Senada dengan itu, Ketua DPC Gerindra Sleman, Joko Widodo, mengapresiasi langkah tegas pemerintah pusat. Ia menyebutkan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat akar rumput yang menginginkan perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam.

“Gerindra bukan hanya hadir untuk pembangunan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan tidak merusak masa depan. Kami mendukung penuh kebijakan ini dan siap mengawalnya di daerah,” tegas Joko Widodo.

Pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi, tokoh agama, aktivis lingkungan, hingga pemuda, untuk ikut mengawasi pengelolaan tambang agar lebih bertanggung jawab.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News