Ratusan ASN Gunungkidul Tunggak BPJS, Terbesar Rp14 Juta
Sebanyak 192 ASN Gunungkidul menunggak iuran BPJS Kesehatan. Sebanyak 96 pegawai sudah melunasi, sementara lainnya mencicil tunggakan.
Mobil tangki air milik BPBD Gunungkidul saat meyalurkan bantuan kepada warga di Dusun Kwarasan Kulon, Kedungkeris, Nglipar. foto diambil beberapa waktu lalu. /Ist- dok BPBD Gunungkidul
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—BPBD Gunungkidul telah menyalurkan bantuan air bersih ke warga di Kalurahan Semugih, Rongkop sebanyak delapan tangki. Penyaluran ini menjadi droping pertama dilakukan di 2025.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Gunungkidul, Sumadi mengatakan, droping perdana di tahun ini sudah dilaksanakan Selasa (16/9/2025). Total ada delapan tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disalurkan kepada warga yang membutuhkan di Kalurahan Semugih, Rongkop.
BACA JUGA: Gunungkidul Akan Perluas Jangkauan Layanan Bus Sekolah
“Sudah kami salurkan setelah ada permintaan resmi dari kalurahan setempat,” kata Sumadi, Kamis (18/9/2025).
Pihaknya masih menunggu pengajuan bantuan pengiriman dari kalurahan yang lain. Pasalnya, hingga sekarang baru Pemerintah Kalurahan Semugih, sedangkan untuk yang lain belum mengajukan permohonan bantuan.
“Masih menunggu untuk menyalurkan ke tempat lain. Kalau ada permintaan resmi, maka segera kami kirim bantuan ke waraga sesuai dengan permintaan,” katanya.
Sumadi menambahkan, untuk tahun ini, total telah menyiapkan bantuan air bersih sebanyak 1.500 tangki. Ia memastikan, kuota bantuan masih tersedia sehingga ada yang membutuhkan segera membuat pengajuan resmi dari pemerintah kalurahan setempat.
“Stoknya masih banyak karena belum disalurkan semua,” katanya.
Menurut dia, adanya fenomena kemarau basah ikut berpengaruh terhadap program penyaluran bantuan air bersih di Gunungkidul. Di waktu normal, kata Sumadi, droping sudah dilaksanakan sejak beberapa bulan lalu, tapi untuk tahun ini baru dimulai pertengahan September ini.
“Meski musim kemarau, masih ada hujan yang turun sehingga berpengaruh terhadap stok air milik warga. Penyaluran bantuan pun baru dilakukan dua hari lalu,” katanya.
Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini mengatakan, krisis air bersih menjadi masalah yang belum terselesaikan saat musim kemarau. Ia mengakui program droping air bukan menjadi solusi jangka panjang.
“Hanya solusi sementara, makanya kami dorong pemkab untuk memikirkan solusi jangka panjang sehingga masalah krisis air bersih di musim kemarau dapat teratasi,” kata Endang.
Meski demikian, pihaknya juga terus mendorong agar pelaksanaan penyaluran bantuan air bersih juga semakin dipercepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan di Masyarakat. Adapun solusi jangka panjang yang ditawarkan bisa dilakukan dengan berbagai cara.
Selain menemukan potensi sumber-sumber baru yang dilengkapi dengan program konsevasi air, juga bisa dilakukan dengan upaya perluasan layanan PDAM. Di sisi lain, juga dibutuhkan pembangunan embung sebagai tempat penampungan air yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar.
“Sebenarnya potensi sumber air di Gunungkidul banyak karena memiliki sejumlah sungai bawah tanah. Ini bisa dimanfaatkan untuk perluasan jaringan air bersih ke Masyarakat, sehingga tidak lagi mengalami krisis saat kemarau,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 192 ASN Gunungkidul menunggak iuran BPJS Kesehatan. Sebanyak 96 pegawai sudah melunasi, sementara lainnya mencicil tunggakan.
Jalan Baru Kretek-Girijati sepanjang 5 Km mulai uji coba open traffic 14-20 September 2026 dengan pembatasan kendaraan dan jam operasional.
Keterkaitan Boy Thohir dengan MGLV tercatat melalui PT Trinugraha Thohir yang memiliki 2,25% saham serta PT Trinugraha Thohir Harmoni sebesar 4,86%.
DPRD DIY meminta DTSEN tidak diterapkan kaku karena data bansos harus diuji dengan kondisi riil warga, termasuk pekerja informal dan pengguna pinjol.
Gus Kikin memastikan tetap menjaga kedekatan dengan PWNU Jatim meski lebih banyak bertugas di Jakarta sebagai Ketua Umum PBNU 2026–2031.
Sultan HB X menyoroti pengelolaan MBG di Sleman, terutama penyimpanan bahan makanan dan waktu memasak setelah 70 siswa diduga keracunan.