Serangan Monyet Bikin Resah Petani Tanjungsari Gunungkidul
Warga Padukuhan Kelor, Kemadang, Tanjungsari mengeluhkan serangan monyet ekor panjang yang merusak area pertanian yang dimiliki karena bisa gagal panen.
Ilustrasi sertifikat tanah - Antara
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Kantor Pertanahan Gunungkidul tahun ini bakal mengurus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 3.500 bidang tanah. Hingga akhir Juni sudah ada 2.817 bidang tanah yang masuk dalam proses sertifikasi.
Ketua Tim PTSL Kantor Pertanahan Gunungkidul, Isdi Hartono mengatakan, PTSL merupakan program percepatan sertifikasi tanah yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat. Tahun ini di Kabupaten Gunungkidul mendapatkan alokasi sebanyak 3.500 bidang.
Adapun rinciannya, sebanyak 2.100 bidang tanah berlokasi di Kalurahan Giripurwo, Purwosari. Sedangkan sisanya sebanyak 563 bidang di Kalurahan Kampung, Ngawen; 437 bidang berlokasi di Kalurahan Nglanggeran, Patuk serta di Kalurahan Girijati, Purwosari dan Kanigoro di Kapanewon Saptosari masing-masing 200 bidang.
“Hingga 26 Juni 2025, yang masuk untuk sertifikasi dari PTSL sebanyak 2.187 berkas. Sedangkan sisanya masih diproses di masing-masing kalurahan,” kata Isdi, Ahad (29/6/2025).
Dia menjelaskan, program PTSL di Gunungkidul diatur dalam Peraturan Bupati No.47/2017. Berdasarkan peraturan ini, biaya persiapan PTSL paling banyak sebesar Rp150.000 per bidangnya.
BACA JUGA: Momentum Muharram, BMH Yogyakarta Bangun Pesantren Hidayatullah di Gunungkidul
Menurut dia, biaya ini dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan persiapan penyelenggaraan PTSL di tingkat desa. Adapun kegiatannya meliputi penyiapan dokumen, pengadaan patok, pembelian materai serta operasional petugas di kalurahan.
“Untuk regulasi, ada juga Perbup No.19/2023 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 yang mungkin juga mengatur tentang biaya PTSL,” katanya.
Menurut dia, untuk pembiayaan PTSL sudah ditetapkan didalam perbup dan dimasukan dalam program kegiatan di Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal). Oleh karenanya, inspekorat daerah dapat melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan program ini.
“Jadi Inspektiorat Daerah bisa turun tangan saat terjadi penyelewenangan,” katanya.
Lurah Kampung, Ngawen, Suparna mengatakan, sangat terbantu dengan adanya program PTSL. Pasalnya, mayoritas tanah di wilayahnya sudah memiliki sertifikat sehingga asas kepastian hukum atas kepemilikan tanah diakui.
“Tahun ini ada 563 tanah yang masuk dalam program PTSL. Alhamdulillah proses sudah dan berkasnya telah diserahkan ke kantor Pertanahan Gunungkidul untuk diproses sertifikat,” katanya.
Ia memastikan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan sesuai dengan regulasi. Yakni, sebesar Rp150.000 per bidangnya yang dipergunakan untuk pengukuran, pembelian materai dan lainnya.
“Tidak ada biaya tambahan lain karena memang PTSL dilaksanakan untuk membantu Masyarakat dalam mendapatkan hak pengakuan tanah yang dimiliki,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Warga Padukuhan Kelor, Kemadang, Tanjungsari mengeluhkan serangan monyet ekor panjang yang merusak area pertanian yang dimiliki karena bisa gagal panen.
Jadwal KRL Jogja-Solo Jumat 14 Agustus 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jadwal lengkap tiap stasiun dan tarif Rp8.000.
Karhutla Gunung Bromo di kawasan TNBTS berhasil dipadamkan. Luas area terbakar mencapai 1.120 hektare di empat kabupaten.
Purbaya menyebut penerimaan bea keluar emas nyaris nol. Dari target Rp3 triliun 2026, realisasi hingga Semester I baru 0,03%.
RSUD Panembahan Senopati Bantul meluncurkan Si Banter untuk mempermudah pembayaran tagihan rumah sakit melalui digitalisasi dan QRIS.
Prabowo menyebut Indonesia menghabiskan hingga Rp535 triliun per tahun untuk impor BBM. Pemerintah mendorong kendaraan listrik dan EBT.