Jalur Afirmasi Bermasalah, Pemda DIY akan Evaluasi SPMB SMA-SMK

Harianjogja.com, JOGJA–Pemda DIY akan mengevaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) khususnya tingkat SMA-SMK yang bermasalah pada jalur afirmasi. Persoalan pada jalur afirmasi ini juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi semua pihak.

BACA JUGA: 139 Pendaftar SPMB SMA-SMK yang Sempat Didiskualfikasi, Kini Diterima Kembali

Pj Sekda DIY, Aria Nugrahadi, menjelaskan permasalahan tercoretnya 139 calon siswa dari jalur afirmasi sudah diselesaikan dengan diterimanya kembali semuanya di sekolah tujuan masing-masing, baik dengan skema afirmasi maupun non afirmasi.

Ia menegaskan keputusan ini merupakan hasil dari pertimbangan bersama antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, DPRD DIY, inspektorat, Ombudsman RI perwakilan DIY dan kelompok masyarakat yang mengawal SPMB DIY.

“Kondisi terjadinya hal ini dalam tata kala seleksi sudah memasuki penutupan. Maka penyikapan ini dilakukan salah satunya agar anak-anak masih bisa mempunyai kesempatan belajar. Anak ini masih punya kesempatan sekolah,” ujarnya saat ditemui, Jumat (4/7/2025).

Dari sisi Pemda DIY, ia memastikan akan ada evaluasi sistem secara menyeluruh. “Terhadap hal yang kemaren terjadi kami akan lakukan evaluasi untuk penyelenggaraan SPMB yang lebih baik lagi kedepan,” kata dia.

Aria juga berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, termasuk masyarakat. “Hal ini bagian edukasi juga dari masyarakat. Harapanya ketika anak itu dididik untuk sesuai dengan jalurnya, juga akan mendapat hasil terbaik,” ungkapnya.

Harianjogja.com, berusaha menghubungi Dinas Sosial DIY untuk mendapatkan keterangan adanya perubahan data yang mengakibatkan 139 calon siswa afirmasi sempat didiskualifikasi, namun belum mendapat respon.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 139 calon siswa afirmasi didiskualifikasi pada Selasa (1/7/2025). Dari pengakuan Disdikppra DIY, hal ini terjadi karena ada update data dari Dinas Sosial Kabupaten-Kota DIY, sehingga beberapa calon siswa yang tadinya bisa masuk jalur afirmasi, kemudian tidak bisa masuk.

Kemudian 139 calon siswa ini diputuskan tetap bisa masuk sesuai sekolah pilihannya dengan rincian 88 calon siswa tetap melalui jalur afirmasi dengan melengkapi dokumen persyaratan dan 51 calpn siswa melalui jalur non konfirmasi karena bukan dari keluarga tidak mampu.

Untuk menutup 51 kuota jalur afirmasi yang tersisa, Disdikpora DIY membuka jalur afirmasi terbatas. “Kami membuka pendaftaran dari jalur afirmasi. Kemaren yang terlempar [dari jalur afirmasi] kemudian bisa mendaftar di jalur afirmasi ini,” kata Kepala Disdikpora DIY, Suhirman.

Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, menuturkan atas sejumlah permasalahn SPMB ini, ia JCW merekomendasikan terbitnya regulasi tingkat nasional tidak terlalu mepet terhadap waktu pelaksanaan SPMB di daerah.

“Misalnya, Permendasmen minimal awal bulan Januari sudah terbit sehingga dinas pendidikan atau satuan pendidikan punya waktu yang cukup untuk menyusun aturan tingkat daerah misal Peraturan Walikota atau Peraturan Bupati,” ungkapnya.

Terkait kekisruhan pada jalur afirmasi tingkat SMA-SMK, maka waktu pendaftaran jalur afirmasi sebaiknya ditempatkan terakhir, dengan alasan data dari Dinas Sosial harus benar-benar fix. “Baru jalur afirmasi ini dibuka termasuk sistemnya harus siap. Artinya, ketika calon siswa memilih jalur afirmasi, wajib memiliki dan mengaupload persyaratan sebagai warga miskin,” paparnya.

Perlu ada standarisasi nilai bagi siswa jalur afirmasi, seperti halnya diterapkan pada siswa jalur prestasi memiliki nilai minimal 290. Verifikasi dan validasi faktual dilapangan juga wajib dilakukan oleh dinas terkait terutama pada jalur afirmasi dan mutasi.

“Selain itu untuk jalur mutasi perlu ada minimal lama orangtua bekerja diinstasi atau lembaga yang bersangkutan bekerja. Sehingga tidak semua bisa mendapatkan rekomendasi jalur mutasi,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News