Layanan Jemput Bola E-KTP Permudah Disabilitas di Kulonprogo
Layanan jemput bola e-KTP di Kulonprogo mempermudah penyandang disabilitas mengakses layanan administrasi dan program pemerintah.
Ilustrasi siswa SMP. - Ist
Harianjogja.com, KULONPROGO–Sejumlah sekolah di Kulonprogo kekurangan siswa meskipun sudah melakukan seleksi penerimaan murid baru (SPMB) 2025. Dampak tersebut tidak hanya dialami sekolah negeri tetapi juga sekolah swasta.
Anggota Komisi IV DPRD Kulonprogo, Maryono menyoroti sejumlah sekolah negeri yang mengalami kekurangan siswa meskipun sudah melakukan seleksi penerimaan murid baru (SPMB) 2025.
Dampak tersebut tidak hanya dialami sekolah pemerintah saja tetapi yang paling terasa ialah kalangan SMP swasta. Dia sudah menampung sejumlah aspirasi dari forum komunikasi Kepala SMP Swasta Kulonprogo terkait anjloknya jumlah siswa yang diterima.
Maryono menekankan, kondisi yang dialami SMP swasta harus turut menjadi perhatian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kulonprogo. Dari keluhan yang diterimanya, minimnya siswa di SMP swasta lantaran ada perpanjangan waktu penutupan SPMB lalu.
Jalur domisili yang harusnya ditutup pukul 14.00 WIB diperpanjang menjadi pukul 16.00 WIB penutupannya. Perpanjangan tersebut terjadi, di hari SPMB masih berlangsung.
"Kami di komisi IV sudah dilaporkan dari SMP swasta. Kami sudah memberikan rekomendasi dan catatan untuk SPMB tahun depan," katanya, Jumat (4/7/2025).
Politisi PKS ini meminta agar Dikpora Kulonprogo hendaknya memberikan ruang keadilan, apresiasi dan dukungan terhadap sekolah swasta. Pasalnya, sejumlah SMP swasta kehadirannya selama ini memiliki sepak terjang panjang dalam dunia pendidikan Kulonprogo.
Dia berharap jangan sampai sekolah swasta ditelantarkan dan kebijakan yang diputuskan makin memperparah kondisi operasionalnya. "Sekolah-sekolah swasta kan sudah berdarah-darah ikut mencerdaskan anak-anak bangsa dengan kemandiriannya tanpa APBN," tegasnya.
Maryono menegaskan, seharusnya proses rekrutmen SPMB memiliki keadilan kalangan sekolah swasta. Selain itu, dia meminta agar Dikpora Kulonprogo memberikan bantuan supaya guru yang berstatus ASN tetap dipekerjakan di sekolah swasta asalnya.
Pasalnya, sudah ada aturan baru yang memperbolehkan bahwa sekolah swasta boleh mendapat bantuan guru negeri. "Kekurangan siswa ini dampak yang paling parahnya soalnya di sekolah swasta yang berdampak pada biaya operasionalnya," tuturnya.
Sementar itu, perwakilan dari Kepala SMP swasta Kulonprogo, Yus Saryadi membenarkan, kondisi kekurangan siswa. Namun, dia enggan membeberkan minim siswa yang dialami sekolahnya. Terpenting baginya, audiensi sudah dilakukan dengan jajaran Dikpora Kulonprogo yang harapannya menghasilkan solusi. "Semoga ada titik temu dan usulannya bisa diteruskan ke Bupati Kulonprogo," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Layanan jemput bola e-KTP di Kulonprogo mempermudah penyandang disabilitas mengakses layanan administrasi dan program pemerintah.
Bonus pemain Timnas Spanyol usai juara Piala Dunia 2026 terancam dipotong pajak Amerika Serikat hingga 30 persen.
Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada FP1 GP Hungaria 2026 di Hungaroring, mengungguli Max Verstappen dan Lewis Hamilton.
Kemkomdigi mengkaji putusan MK yang mewajibkan operator menyediakan layanan agar sisa kuota internet pelanggan tidak hangus.
Speedboat yang membawa 11 wisatawan asing hilang kontak di perairan Teluk Tomini. Operasi pencarian ditunda akibat cuaca buruk.
Serangan AS ke Iran memasuki malam ke-13 dan menyasar lima provinsi. Selat Hormuz tetap terbuka di tengah meningkatnya ketegangan.