Aturan Toko Modern Bantul Berubah, Jarak Jadi 1 Km, Wajib Rekrut 50% Pekerja Lokal
DPRD Bantul mengubah aturan toko modern. Jarak minimal menjadi 1 km, produk UMKM wajib mendapat ruang, dan 50% pekerja harus warga lokal.
Judi online - Ilustrasi StockCake
Harianjogja.com, BANTUL – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bantul mengaku belum menerima informasi resmi terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Sosial soal ratusan ribu rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi digunakan untuk judi online.
Kepala Dinsos Bantul, Gunawan Budi Santosa menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui detail siapa saja yang masuk dalam daftar tersebut. Ia menegaskan bahwa sistem penyaluran bansos selama ini berbasis data yang diverifikasi di tingkat pusat.
“Kami belum tahu. Data itu yang verifikasi pusat, kami hanya menyetor data,” kata Gunawan, Rabu (9/7/2025).
Gunawan juga menyebutkan, jika pun ada pengawasan di tingkat lokal, hal itu hanya sebatas pembinaan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), bukan terkait aktivitas rekening penerima bansos.
“Kalau kaitannya dengan rekening terus dipakai buat judi, kami enggak tahu sama sekali. Modusnya pun seperti apa, kami enggak ngerti,” ujarnya.
Ia menyebut saat ini pihaknya masih menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat menyikapi temuan tersebut. Gunawan juga tidak menampik bahwa bansos yang disalurkan melalui rekening bisa saja disalahgunakan, tetapi pihaknya belum bisa mengambil langkah apapun tanpa arahan resmi.
BACA JUGA: Gempa Magnitudo 5,4 Guncang Banten hingga Lampung Pagi Ini
“Kami tunggu saja petunjuk teknis dari pusat seperti apa,” tambahnya.
Sebelumnya, PPATK melaporkan bahwa sebanyak 571.410 penerima bansos diduga terlibat aktivitas judi online. Temuan itu berdasarkan pencocokan data 28,4 juta NIK penerima bansos dengan 9,7 juta NIK yang teridentifikasi sebagai pemain judi daring.
PPATK juga mencatat adanya jutaan rekening bansos yang tidak tepat sasaran. Dugaan ini memicu kekhawatiran soal kebocoran penyaluran bansos dan lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Bantul mengubah aturan toko modern. Jarak minimal menjadi 1 km, produk UMKM wajib mendapat ruang, dan 50% pekerja harus warga lokal.
BPS mencatat inflasi tahunan Oktober 2026 sebesar 3,23%. Cabai rawit, beras, bensin, dan tarif pesawat menjadi penyumbang inflasi.
Polda DIY mencatat kecelakaan turun 23% dibanding pekan sebelumnya selama Ops Patuh Progo 2026, tetapi naik dibanding periode tahun lalu.
Pemuda Kulon Progo menyoroti kenaikan biaya hidup, sulitnya mencari kerja, hingga pajak pembalut yang dinilai menambah beban perempuan.
Pemkot Jogja mendampingi 17 Koperasi Merah Putih. KKMP Gunungketur mencatat omzet Rp137,75 juta dari usaha batik pada 2025.
Hujan sedang hingga deras memicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah Kabupaten Malang. BPBD memastikan tidak ada korban jiwa.