Advertisement
PHRI DIY Minta Pemerintah Jelaskan Skema Pembayaran Royalti Lagu
Foto ilustrasi musik di kafe. / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mendukung kebijakan pemerintah yang meminta hotel dan restoran untuk membayar royalti atas lagu yang diputar. Namun, meminta pemerintah memberikan kejelasan terkait dengan skema pembayaran royalti lagu.
Wakil Sekretaris PHRI DIY, Wahyu Wikan Trispratiwi menyatakan seluruh hotel berbintang dan beberapa restoran berskala besar di DIY telah membayar royalti terhadap lagu yang diputar selama ini.
Advertisement
“Sebetulnya kebijakannya sudah cukup jelas, sudah puluhan tahun lalu [diterapkan]. Sehingga anggota kami sebagian besar sudah membayar melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional [LMKN],” katanya, Senin (4/8/2025).
BACA JUGA: Tol Jogja-Solo: Konstruksi Ruas Klaten-Purwomartani Capai 87,9 Persen
Sejumlah hotel berbintang di DIY telah mulai membayar royalti atas lagu yang disetel sejak sekitar tahun 1990. Pembayaran royalti lagu tersebut selama ini dibayar berdasarkan jumlah kamar yang ada di hotel dan berdasarkan kapasitas ruangan untuk restoran.
Wikan menuturkan selama ini pembayaran royalti lagu tersebut pun telah menjadi syarat sertifikasi hotel berbintang. Sehingga menurutnya, hotel berbintang di DIY dengan sendirinya telah mematuhi aturan tersebut.
Pihaknya menyetujui kebijakan yang diterapkan untuk memberikan penghargaan terhadap pencipta lagu. Namun, berharap pemerintah memaparkan mekanisme penyaluran royalti tersebut ke pencipta atau ahli warisnya.
“Kami mengerti bahwa ini untuk memberikan penghargaan kepada seniman terutama pencipta lagu, itu sangat kami hargai. Tetapi itu [mekanisme penyaluran royalti] juga harus clear dan terbuka,” katanya.
BACA JUGA: Viral Kabar Polisi Geledah Rumah Jampidsus, Ini Kata Polda Metro
Menurut Wikan, hotel dan restoran skala kecil pun masih memutar lagu-lagu seperti biasa. Tidak ada perubahan dalam pilihan lagu yang diputar. Dia pun berharap pemerintah memberikan kejelasan terkait penggunaan lagu untuk usaha berskala kecil tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pakar Hukum UII: Negara Tak Bisa Pidanakan Pengibar Bendera One Piece
Pembangunan JJLS Kelok 23 Parangtritis-Girijati Capai 85,33 Persen
Ratusan Reklame di Kota Jogja Melanggar Aturan
Sejumlah Destinasi Wisata di Gunungkidul Mati Suri, Ini Penanganannya
Advertisement
PHRI DIY Minta Pemerintah Jelaskan Skema Pembayaran Royalti Lagu
41 Warga Bantul Ganti Kolom Agama Jadi Penghayat Kepercayaan
Wabup Ingatkan Ulu-Ulu Terkait Transparansi Anggaran di Kalurahan
Tol Jogja-Solo: Konstruksi Ruas Klaten-Purwomartani Capai 87,9 Persen
Ratusan Siswa Keracunan MBG di Kulonprogo Sudah Mulai Pulih
Advertisement
Ini Hasil Identifikasi Mayat Misterius di Pantai Krakal Gunungkidul
DPRD: Kulonprogo Perlu Kembangkan Ekonomi di Sektor Utara
Satu Bendera One Piece di Prambanan Sleman Dicopot
Awal Agustus Harga Cabai Keriting di Sleman Naik
Advertisement
Pemkab Bantul Segera Perbaiki 87 Titik Irigasi Pertanian
Berita Pilihan
Advertisement
PPATK Klaim Transaksi Judol Menurun Seusasi Pemblokiran Rekening
Advertisement
Wisata Sejarah dan Budaya di Jogja, Kunjungi Jantung Tradisi Jawa
Advertisement
Berita Populer
- Begini Sekenario Pemindahan TPR Wisata Pantai di Bantul ke Selatan JJLS
- Tol Jogja-Solo Segmen Prambanan-Purwomartani Tembus 78,9 Persen, Tahapan Konstruksi Terus Digarap
- Forum SLB se-Bantul Dilibatkan dalam Mataram Culture Fest 2025
- Fenomena Pengibaran Bendera One Piece Jelang 17 Agustus, Ini Kata Akademisi UMY
- BPS Yogyakarta Serahkan Kartu Sensus kepada 184 Petugas Wilkerstat 2025
Advertisement
Advertisement
