Bupati Sleman: Silakan Kibarkan Bendera One Piece, Tapi...

Harianjogja.com, SLEMAN—Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyilakan pengibaran bendera bajak laut dalam serial anime dan manga One Piece. Pengibaran tersebut merupakan wujud dari ekspresi masyarakat. Hanya, dia mengimbau agar masyarakat fokus ke semangat positif menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia.

“Itu wujud ekspresi. Silakan saja kalau mau mengibarkan bendera One Piece, boleh-boleh saja. Tapi kalau saya sebagai orang yang tinggal di Sleman, ada cara lain yang lebih baik untuk menyampaikan pendapat [kritik] kepada pemerintah,” kata Harda ditemui di Pendopo Parasamya, Kamis (7/8/2025).

Harda menambahkan penyikapan atas keberadaan mural atau bendera One Piece perlu dilakukan setelah ada koordinasi dalam Forum Pimpinan Daerah. Pemkab perlu mempertimbangkan banyak aspek, seperti politik.

Secara formal memang belum ada pertemuan dalam Forum Pimpinan Daerah, tapi Harda juga telah menjalin komunikasi informasi dengan Kodim dalam menyikapi tren pengibaran bendera One Piece. Pemantauan situasi kondisi masyarakat menjelang HUT ke-80 RI di tengah kampanye gerakan pengibaran bendera One Piece tetap dilakukan.

“Sekali lagi silakan kalau mau mengibarkan bendera One Piece. Tapi ya sebagai orang Jogja, perlu membawa budaya Jawa untuk menyampaikan pendapat. Saya kira pesannya akan bisa lebih sampai ke masyarakat,” katanya.

BACA JUGA: Tangkap Pemain Judol di Bantul, Polda DIY: Jika Ada Bukti Bandar Akan Ditindak

Ditemui di Padukuhan Temuwuh Kidul pada Rabu (6/8), Sekretaris Karang Taruna Temuwuh Kidul, Dandun Asmara, mengatakan dia dan teman-temannya juga ikut menyemarakkan HUT ke-80 RI. Mereka mengecat pos ronda dengan warna merah putih dan memasang bendera nasional.

Dia pun juga tidak memiliki urusan dengan kampanye gerakan pengibaran bendera One Piece yang belakangan viral di media maya. Memang Dandun dan temannya melukis logo One Piece di salah satu ruas jalan kampung di Temuwuh Kidul, tapi itu dilakukan lantaran mereka memang suka menonton anime itu.

Cat yang mereka gunakan pun adalah cat sisa yang telah digunakan untuk menghias pos ronda. Artinya memang karang taruna memprioritaskan nuansa dan semangat positif semarak hari kemerdekaan.

“Kami mulai menggambar logo One Piece ini sejak 25 Mei. Ini sebelum ramai kampanye bendera One Piece. Kami memang sangat suka serial anime dan manga One Piece ini,” kata Dandun.

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Ari Wibowo, pun sepakat bahwa pengibaran bendera One Piece merupakan ekspresi keresahan atau wujud protes atas situasi kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia saat ini.

Negara yang diwakili oleh aparat penegak hukum (APH) tidak memiliki dasar dan tidak boleh melarang pemasangan bendera itu.

“Karena tidak ada undang-undang yang melarang pengibaran bendera One Piece maka negara melalui aparatnya tidak berwenang dan tidak boleh melarangnya,” kata Ari.

Apabila ada masyarakat yang ingin mengibarkan bendera One Piece, Ari meminta agar bendera itu berada di posisi lebih rendah dari bendera Merah Putih.  

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.