Sultan Jogja Ungkap Alasan Minta ke Pusat Bangun Irigasi di DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mendorong penguatan sektor pertanian, kelautan, pariwisata, dan infrastruktur di kawasan Jawa Selatan. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, serta memperkuat ketahanan pangan.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyebut sektor pertanian masih menjadi penopang penting perekonomian DIY. Pada semester I 2025, kontribusinya mencapai 10,86% terhadap PDRB dengan pertumbuhan 7,8%. Namun, ia mengakui masih ada tantangan seperti keterbatasan irigasi teknis, kerusakan jaringan irigasi tersier, keterbatasan air baku dan belum adanya fasilitas perdagangan yang melayani regional Jawa Selatan.

“Kami punya harapan dukungan pemerintah pusat untuk rehabilitasi jaringan irigasi dan embung, pembangunan embung, fasilitas irigasi pertanian, infrastruktur pertanian modern, serta pusat distribusi regional," katanya dalam Rapat Koordinasi dan Konferensi Pembangunan Infrastruktur DIY-Jawa Tengah Selatan (Jasela) MPR/DPD RI sebagaimana dipantau Harianjogja.com Kamis, (14/8/2025).

BACA JUGA: Kiriman Sampah dari Luar Daerah Ditemukan di Paliyan Gunungkidul

Ada sejumlah alasan Sultan Jogja mengusulkan hal tersebut karena DIY jarang membangun irigasi dan selama ini hanya melakukan rehabilitasi. Pasalnya setiap tahun lava Gunung Merapi itu terbawa arus bisa sampai ke laut selatan dan menutup irigasi. Sehingga yang menumpuk di sungai lebih tinggi material daripada yang mengalir di beberapa sungai sehingga menganggu fungsi irigasi.

"Jadi kalau bapak itu melihat Parangtritis itu temuan lava di pinggir pantai parangtritis, sehingga barat Kulonprogo, Bantul itu akhirnya sektor pertaniannya meluas air karena permukaan sungai sudah penuh dengan pasti sehingga air musim hujan akan menggenangi pertanian yang ada di Bantul," ujanya.

Raja Kraton Ngayogyakarta ini menegaskan kabupaten dan kota tidak mampu membangun irigasi karena APBD relatif kecil. Hal ini bisa didesain bersama antara pusat dengan daerah seperti halnya di sektor infrastruktur di DIY seperti pembangunan jembatan dan JJLS. Di mana telah teradi penanganan bersama pusat dan daerah. "Pemda DIY membebaskan lahan kemudian Kementerian PU membangun jalan dan jembatan nasional JJLS," katanya.

Terkait konektivitas, Sri Sultan menyoroti penyelesaian Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang tinggal 5 km dari total 118,39 km, serta kebutuhan jalur utara–selatan untuk distribusi hasil pertanian dan perikanan.

“Jalur utara-selatan yang memenuhi standar sangat diperlukan agar manfaat tol dan JJLS tidak hanya menjadi jalur transit, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ucapnya.

Pada sektor kelautan, Sri Sultan memaparkan potensi perikanan tangkap di Laut Selatan mencapai 5.300 ton per tahun atau senilai Rp138 miliar. Peluang pengembangan terbuka melalui optimalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng sebagai pusat minapolitan.

“Kami perlu dukungan pemerintah pusat untuk mendorong pengembangan klaster PPP Sadeng Gunungkidul agar dapat menggerakkan sektor-sektor lainnya. Pengerukan sedimentasi, perluasan kolam pelabuhan, penambahan breakwater, serta pemenuhan sarana prasarana pendukung operasional pelabuhan menjadi hal yang mendesak,” katanya.

Ia juga mengingatkan potensi Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) yang belum optimal untuk penerbangan internasional. Konsep aerotropolis dinilai penting untuk mencegah kawasan kumuh sekaligus menjadikan YIA pusat pertumbuhan pariwisata dan investasi.

“Kami perlu dukungan pengembangan daya tarik wisata di luar kawasan perkotaan, peningkatan sarana-prasarana amenitas, serta dorongan kerja sama antar daerah dalam pengembangan pola perjalanan wisata. Juga, peningkatan kapasitas dan pemberian stimulus fiskal bagi pengelola wisata berbasis komunitas atau pelaku usaha kecil,” ucap Sri Sultan.

BACA JUGA: Keberangkatan Ratusan Pekerja Migran Ilegal Digagalkan

Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, menyebut pembangunan infrastruktur harus menjadi instrumen pemerataan kesempatan dan penguatan sektor strategis daerah. “Pembangunan infrastruktur harus menjadi instrumen pemerataan kesempatan dan penguatan sektor strategis daerah. Kami ingin memastikan tidak ada satu pun wilayah di Indonesia yang tertinggal dari arus kemajuan dan kesejahteraan,” tandasnya.

GKR Hemas juga menekankan kerja sama lintas wilayah untuk mengembangkan sektor maritim, pertanian, dan pariwisata berbasis budaya. Ia menyebut DPD RI berkomitmen mengawal hasil pembahasan melalui pertimbangan kebijakan, dukungan anggaran, dan pengawasan pelaksanaan program.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News