Federasi Pengemasan Gelar Konferensi Menuju Ekonomi Sirkular Indonesia

Harianjogja.com, SLEMAN—Federasi Pengemasan Indonesia (Indonesian Packaging Federation/IPF) menggelar Conference on Packaging in the Circular Economy: Best Approach for Sustainable Business pada 24–25 September 2025 di The Alana Convention Center, Yogyakarta.

Konferensi yang diikuti perwakilan pemerintah, lembaga non-pemerintah, industri, asosiasi, akademisi, hingga organisasi internasional dalam International tersebut membahas sejumlah isu penting di antaranya terkait inovasi kemasan dapat mendorong tercapainya peta jalan menuju ekonomi sirkular Indonesia.

Hal ini dilakukan IPF seiring komitmen Indonesia menuju target net zero emission, sektor kemasan menghadapi tantangan besar dalam regulasi, teknologi, dan pasar.

BACA JUGA: IEU-CEPA Resmi Diteken, Ekspor DIY ke Eropa Bisa Naik Hingga 20 Persen

"Untuk mewujudkan ekonomi sirkular yang prolingkungan melibatkan semua rantai pasok industri packaging. Tak hanya sampah yang ditimbulkan tapi juga terkait dengan proses kerjanya. “Selain sampah yang ditimbulkan juga ada emisi karbon yang dihasilkan selama proses produksi,” kata Executive Director Indonesian Packaging Federation Henky Wibawa, Kamis (25/9/2025).

Menurut Henky, sesuai dengan namanya ekonomi sirkular, kalangan industri diminta untuk membuat produk yang dapat digunakan kembali atau reuse. "Tidak seperti saat ini yang masih ekonomi linier. Produk pengemasan dengan plastik maupun kertas yang diambil dari alam dimanfaatkan untuk packaging tapi kemudian dibuang,” katanya.

Hal itulah yang coba diubah melalui ekonomi sirkular. Apalagi jika hanya mengandalkan sumber daya alam akan habis di masa depan. “Jadi yang mulai dipikirkan memakai kemasan yang bisa dipakai kembali,” ungkapnya.

Untuk mewujudkannya, kata dia, butuh perhatian banyak pihak untuk mencapai ekonomi sirkular di sektor kemasan Indonesia. Menurutnya, dukungan dari kalangan akademisi hingga asosiasi industri terus dibutuhkan meskipun sudah banyak perubahan yang dicapai.

Business Development Director Indonesian Packaging Federation Ariana Susanti menambahkan dengan memperkuat kolaborasi antara pemilik merek, produsen, peritel, regulator, dan peneliti, konferensi tersebut diharapkan dapat mempercepat adopsi praktik kemasan berkelanjutan mengurangi limbah, memperpanjang siklus hidup produk, serta membuka peluang model bisnis baru.

BACA JUGA: Pengurusan Tanah Wakaf Terdampak Tol Masih Terus Diproses

"Konferensi ini menjadi ajang penting untuk tercapainya misi keberlanjutan lingkungan dengan bisnis yang selaras demi terwujudnya ekonomi sirkular di sektor kemasan Indonesia," katanya.

Sejumlah pejabat senior dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas serta organisasi global seperti UNIDO Indonesia dan World Packaging Organisation / WPO hadir sebagai pembicara utama. "Supaya ada kolaborasi, maka kita mempertemukan brand owner, packaging converter, akademisi, dan pemerintah untuk sinergi mempercepat sirkular ekonomi di Indonesia," katanya.

Sementara itu, Direktur Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Kementerian Perindustrian Krisna Septiningrum menyebut, pemerintah sudah melakukan pembinaan bagi pelaku industri pengemasan dari hulu ke hilir. Pihaknya akan mendukung apa yang bisa kami dukung supaya terwujudnya ekonomi sirkular.

"Direktorat kami lebih ke arah pembinaan terhadap industri packaging. Nanti kami akan support lewat kebijakan agar terwujud sirkular ekonomi dari hulu sampai dengan hilir," katanya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman menyambut baik kegiatan tersebut. Sebagai pemakai kemasan terbesar terutama dari bahan plastik, pelaku industri makanan dan minuman mendukung gagasan sirkular ekonomi tersebut.

"Kami tidak ingin menjadi bagian dari penyebab pencemaran. Produsen juga berkewajiban memikirkan sirkular ekonomi agar masalah sampah tidak menjadi beban bagi planet ini," ujarnya.

Menurutnya, langkah kolaborasi ini penting karena penanganan sampah tidak hanya kewajiban produsen, melainkan semua stakeholder termasuk konsumen. "Agenda konferensi ini sangat lengkap ada wakil dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan lembaga internasional," kata Adhi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.