Gibran Tinjau Pabrik Motor Listrik, TKDN Tembus 60 Persen
Wapres Gibran tinjau pabrik kendaraan listrik di Tangerang, apresiasi TKDN di atas 60 persen untuk dorong industri nasional.
Kemiskinan - ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO - Pemkab Kulonprogo diminta mengalokasikan dana keistimewaan untuk percepatan penanganan dan penurunan kemiskinan. Demikian disampaikan Ketua DPRD setempat, Aris Syarifuddin.
Aris Syarifuddin di Kulonprogo, Senin, mengatakan angka kemiskinan di Kulonprogo pada 2024-2025 ini sebesar 14,53 persen atau 67.250 jiwa.
"Penanganan kemiskinan di Kulonprogo dibutuhkan program-program yang tepat, termasuk dana keistimewaan (danais) dapat difokuskan dalam penanganan kemiskinan setelah kegiatan wajib pertanahan hingga tata ruang. Kami berharap danais ini mampu dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Aris.
Lebih lanjut, Aris berharap Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo ikut andil, jangan sampai ada kesenjangan empat kabupaten/kota di DIY. Artinya, Ketika Kabupaten Kulonprogo menjadi kabupaten termiskin di DIY, maka harapnya program penanganan kemiskinan fokus di Kulonprogo.
Program pemerintah pusat yang dapat mempercepat penanganan kemiskinan adalah pemberdayaan masyarakat lokal yang dilibatkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menyajikan makan bergizi gratis (MBG). Begitu juga, SPPG mengambil bahan baku di sekitar lokasinya.
"Sehingga perputaran ekonomi di dapur MBG atau sekitar SPPG begitu terasa dampaknya bagi masyarakat, dan harapanya dapat menurunkan kemiskinan di Kulon Progo," harapnya.
Politisi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan I (Temon, Panjatan dan Wates) ini juga berharap program padat karya terus dilakukan.
"Padat karya juga mampu menurunkan kemiskinan, dengan terserapnya tenaga kerja keluarga kurang mampu dalam kegiatan padat karya," katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kulonprogo Aris Nugraha mengatakan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Kulon Progo pada 2024-2025 sebesar 14,53 persen.
Ia mengatakan Kulonprogo merupakan kabupaten di DIY dengan tingkat kesuksesan yang tinggi dalam usaha menurunkan jumlah penduduk miskin di wilayahnya. Pada2016, jumlah penduduk miskin di Kulonprogo masih tercatat sebanyak 84.340 jiwa, pada 2025 berkurang menjadi 67.250 jiwa.
"Penurunan 2024 - 2025 di Kabupaten Kulonprogo 1,09 persen terbesar penurunannya dibanding Kabupaten Gunungkidul sebesar 1,03 persen, Kabupaten Bantul sebesar 0,12 persen, Kabupaten Sleman sebesar 0,75 persen dan Kota Yogyakarta sebesar 0,12 persen. Dari sisi jumlah penduduk miskin, sebenarnya Kulon Progo terkecil kedua setelah Kota Yogyakarta," kata Aris.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Wapres Gibran tinjau pabrik kendaraan listrik di Tangerang, apresiasi TKDN di atas 60 persen untuk dorong industri nasional.
Guru Besar UMY menilai pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan harus dilakukan dengan membangun ekosistem perlindungan yang menyeluruh.
Siswi SMAN 1 Bantul Anggita Ayu Mahanani Hanifah lolos Paskibraka Nasional 2026 mewakili DIY setelah melewati seleksi berjenjang.
Dishub Solo memberi sanksi kepada jukir yang menarik tarif parkir Rp5.000 di atas ketentuan dan mencatut nama RT di Jalan Gajahmada.
GSI SMP Sleman 2026 menjadi ajang pencarian bibit pesepak bola muda untuk memperkuat kontingen Sleman pada GSI tingkat DIY.
FWA 5G diprediksi menjadi mesin pertumbuhan baru internet rumah di Indonesia dengan kualitas mendekati FTTH dan menjangkau wilayah minim fiber.