Jalan Prambanan-Lemahbang Diharapkan Dongkrak Ekonomi

Harianjogja.com, SLEMAN—Pembangunan ruas jalan Prambanan–Lemahbang yang menghubungkan Kabupaten Sleman dengan Gunungkidul diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kawasan selatan Sleman.

Infrastruktur tersebut diyakini dapat memperlancar arus barang dan jasa, mempermudah mobilitas warga, sekaligus membuka peluang baru bagi sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata.

Harapan itu disampaikan Bupati Sleman Harda Kiswaya saat menyerahkan 113 sertifikat tanah hak milik kepada warga terdampak pembangunan jalan tersebut di Gedung Serbaguna Sambirejo, Prambanan, Kamis (23/10/2025).

Menurut Harda, jalan baru yang melintasi wilayah Sleman hingga Gunungkidul akan memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Infrastruktur yang baik, katanya, akan mempercepat distribusi hasil pertanian, menarik minat wisatawan, dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di sepanjang jalur tersebut.

“Semakin baik infrastruktur jalan, semakin cepat pula pergerakan ekonomi. Prambanan yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan DIY akan lebih mudah diakses, sehingga peluang bagi UMKM dan sektor pariwisata semakin terbuka,” kata Harda.

Harda juga mengajak masyarakat ikut menjaga dan memanfaatkan fasilitas jalan dengan baik agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Ia menekankan, pembangunan infrastruktur tak hanya soal fisik, tetapi juga penguatan hubungan antarwilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Sleman, Rin Andrijani, menjelaskan pembangunan jalan Prambanan–Lemahbang terbagi menjadi dua segmen, yakni segmen A dan segmen B. Segmen A mencakup Padukuhan Marangan, Gunungsari, Nglengkong, Mlakan, dan Gedang di Kalurahan Bokoharjo, sedangkan segmen B meliputi Padukuhan Umbulsari A, Klumprit 1, Gayam, Nawung, dan Lemahbang.

Luas lahan yang dibebaskan mencapai 336.755 meter persegi dengan total 454 bidang yang telah disertifikatkan bagi warga terdampak.

Kepala Kantor Pertanahan Sleman, Imam Nawawi, menambahkan penyelesaian sertifikasi tanah menjadi bagian penting dari proses pembangunan karena memastikan kepastian hukum bagi masyarakat. Tahun 2024 telah diterbitkan 87 sertifikat, sementara pada 2025 diserahkan 113 sertifikat tambahan.

“Dengan selesainya sertifikasi ini, warga bisa lebih tenang dan siap memanfaatkan peluang ekonomi dari pembangunan jalan tersebut. Kami akan terus menuntaskan sisa sertifikasi agar seluruh bidang terdampak segera memiliki legalitas,” kata Imam.

Dengan rampungnya proses sertifikasi dan pembangunan yang terus berjalan, jalan Prambanan–Lemahbang diharapkan menjadi jalur strategis baru yang mampu menghubungkan pusat-pusat ekonomi Sleman dan Gunungkidul, sekaligus memperkuat posisi kawasan selatan sebagai destinasi wisata unggulan DIY.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News