7.100 Penerima Bansos DIY Diduga Terlibat Judi Online

Harianjogja.com, JOGJA—Sebanyak 7.100 penerima bantuan sosial (bansos) DIY terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol). Data tersebut diterima Dinas Sosial (Dinsos) DIY dari Kementerian Sosial (Kemensos). Saat ini, data tersebut masih dalam tahap proses verifikasi ulang bersama pemerintah kabupaten dan kota.

Kepala Dinsos DIY, Endang Patmintarsih menjelaskan data 7.100 penerima bansos DIY terindikasi terlibat judi online tersebut berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selanjutnya diteruskan melalui Kemensos kepada pemerintah daerah.

“Saya belum tahu pasti dicoret atau belum, karena kami baru minta data ke Kementerian Sosial, baru dikirim dan kami perlu ngecek lagi dengan kabupaten kota untuk kebenaran data tersebut,” ungkapnya, Selasa (28/10/2025).

Endang menuturkan, pihaknya baru menerima data sekitar 7.100 nama dari pemerintah pusat. “Dari PPATK, lalu Pak Menteri Sosial minta ke PPATK, kemudian Gubernur [DIY] minta ke Menteri Sosial. Sudah dikirim ke kami, sekitar 7.100 nama,” katanya.

Meski demikian, Endang menegaskan data tersebut belum bersifat final, sebab masih perlu diverifikasi kebenarannya.

“Kami baru proses untuk mengecek, benar tidaknya mereka terlibat judi online. Kalau benar, nanti kami akan sampaikan masukan ke pemerintah pusat, apakah bantuan akan diberhentikan atau seperti apa,” katanya.

Dinsos DIY berhati-hati dalam melakukan verifikasi agar tidak ada penerima yang dirugikan akibat kesalahan data. “Kami tidak ingin ada yang dirugikan. Jadi semuanya harus dicek dulu dengan kabupaten dan kota,” ucapnya.

Selain menangani data penerima yang terindikasi judi online, Dinsos DIY juga mempersiapkan pencairan Bantuan Langsung Tunai Sosial (BLTS) tahap baru pada pekan ini. Proses pencairan dilakukan bersamaan dengan konfirmasi data penerima bantuan yang telah diverifikasi ulang bersama Kemensos.

“BLTS itu baru mulai pekan ini. Data penerimanya baru dikonfirmasi semuanya, masih tahap persiapan. Baru sosialisasi dengan pusat hari Senin kemarin,” ujarnya.

Endang menambahkan bahwa program bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tetap berjalan seperti biasa, sementara BLTS ditujukan bagi masyarakat terdampak ekonomi tertentu.

Pemda DIY berkomitmen memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran sekaligus menindaklanjuti temuan penerima yang terindikasi judi online sesuai arahan pemerintah pusat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.