Aktivis Desak Pemerintah Serius Tangani Perdagangan Orang

Harianjogja.com, JOGJA—Beragam aktivis dan OMS menilai upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang masih terhambat lemahnya koordinasi dan politik perlindungan negara.

Perdagangan orang tidak hanya merampas hak dasar manusia, tetapi juga memerangkap kelompok rentan melalui berbagai bentuk eksploitasi seperti kerja paksa, kekerasan seksual, dan perbudakan modern.

Indonesia berada pada posisi rawan sebagai negara asal, tujuan, dan transit jaringan perdagangan orang. Sementara itu, kerja-kerja organisasi masyarakat sipil (OMS) yang selama ini berupaya memberikan perlindungan bagi korban masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi secara kuat.

Merespons kondisi ini, Mitra Wacana menyelenggarakan forum bertajuk ‘Learning & Sharing Praktik Baik dalam Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang’ pada 20–21 November 2025 di Hotel Arjuna Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh 37 peserta dari berbagai lembaga yang tersebar dari Kalimantan, NTT, Lombok, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat.

Forum ini dirancang sebagai ruang belajar bersama, membangun dokumentasi pengalaman lapangan, dan menyusun strategi kolaboratif untuk memperkuat upaya pencegahan serta penanganan korban TPPO di Indonesia.

Juni Warlif dari Solidaritas Perempuan Nasional, menegaskan pentingnya saling belajar antarwilayah sebagai fondasi memperkuat advokasi berbasis pengalaman nyata. Menurutnya, masih terjadi tumpang tindih kebijakan dan lemahnya implementasi perlindungan bagi korban.

“Belum ada implementasi kebijakan yang betul-betul melindungi korban. Harapannya harus ada political will dari pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan tanpa diskriminasi, termasuk menindak tegas oknum aparat yang menjadi pelaku atau dilindungi aparat,” ujarnya.

Project Manager Program Pencegahan TPPO Mitra Wacana, Muazim, menuturkan forum ini merupakan upaya memperkuat solidaritas dan kolaborasi antarorganisasi masyarakat sipil, akademisi, jaringan serikat, dan para pegiat isu migrasi dan perdagangan orang.

Ia melihat sesi berbagi menunjukkan kenyataan bahwa eksploitasi, perbudakan, kerja paksa, dan perdagangan orang masih terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia. “Di sisi lain, kita harus terus meningkatkan kapasitas, adaptif, dan konsisten pada pelindungan data dan diri dari berbagai ancaman di masa mendatang,” tegasnya dalam pernyataan penutup.

Forum ini melahirkan komitmen bersama untuk membangun jejaring kolaboratif berkelanjutan yang diperkuat dengan rekomendasi konkret bagi pemerintah pusat dan daerah.

Langkah tindak lanjut mencakup penyusunan peta tantangan nasional, identifikasi kebutuhan mendesak, pembentukan ruang pembelajaran bersama, serta rumusan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada pengalaman.

“Kegiatan ini menjadi penanda penting bahwa perjuangan menuju Indonesia bebas perdagangan orang tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan harus dijalankan melalui kekuatan kolektif yang solid, berbasis pengetahuan, dan berlandaskan kemanusiaan,” ungkap Muazim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News