Bantul Targetkan Semua Transaksi Keuangan Digital pada 2027
Pemkab Bantul menargetkan transaksi keuangan OPD, parkir, dan layanan becak listrik menggunakan sistem digital mulai 2027.
Gedung DPRD Bantul./JIBI
Harianjogja.com, BANTUL—DPRD Bantul dan TAPD menyepakati penghapusan tunjangan seragam serta perumahan bagi anggota dewan dalam APBD 2026 sebagai langkah efisiensi anggaran yang terus berlanjut akibat defisit.
Wakil Ketua DPRD Bantul, Agung Laksmono, menyampaikan, pengadaan seragam tahunan yang biasanya empat stel untuk setiap anggota dewan dihapus total untuk tahun depan.
“Kami meniadakan pengadaan seragam untuk menunjang semangat efisiensi. Totalnya Rp439 juta lebih untuk 45 anggota,” ujarnya, Rabu (26/11/2026).
Selain seragam, DPRD juga membatalkan rencana kenaikan tunjangan perumahan. Agung menyebut, tunjangan yang sempat dirancang naik itu akhirnya dicoret sepenuhnya. “Tunjangan perumahan yang dicoret sebesar Rp900 juta untuk 45 anggota DPRD,” katanya.
Ia menambahkan, sejumlah pos lain, seperti anggaran makan-minum hingga perjalanan dinas, juga dipangkas. Upaya ini, kata dia, bukan respons atas dinamika publik beberapa waktu lalu yang memprotes gaya hidup mewah kalangan legislatif tingkat pusat, tetapi sudah dirancang sebelumnya. “Sebelum demo-demo itu, kami sudah pernah bahas. Namun, melihat kondisi sekarang, semuanya kami tiadakan,” ucapnya.
APBD Bantul 2026 yang disahkan memuat pendapatan sebesar Rp2,309 triliun dan belanja Rp2,462 triliun. Defisit mencapai Rp152 miliar atau 6,6 persen. Pengurangan pendapatan yang terbesar datang dari pemangkasan transfer ke daerah atau TKD sebesar Rp156 miliar.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyebut efisiensi merupakan jalan satu-satunya agar program prioritas tetap berjalan. “Dengan penurunan TKD tahun depan, kami tentu harus menyesuaikan. Mana yang prioritas, itu yang kami biayai. Yang belum prioritas bisa ditunda,” ujarnya.
Pos-pos yang dianggap tidak mendesak seperti perjalanan dinas, kunjungan kerja, alat tulis kantor, makan-minum, hingga listrik akan ditekan semaksimal mungkin. “Semuanya harus kami fokuskan pada kegiatan yang benar-benar menghasilkan kemanfaatan bagi masyarakat,” kata Bupati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Bantul menargetkan transaksi keuangan OPD, parkir, dan layanan becak listrik menggunakan sistem digital mulai 2027.
Sultan HB X tidak melarang demonstrasi di Malioboro, tetapi meminta peserta berkoordinasi dengan polisi karena kawasan itu strategis.
Pakar IPB mengingatkan pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo harus mempertimbangkan kesesuaian habitat dan kondisi satwa.
Hingga 360.000 orang diperkirakan mengikuti demonstrasi di Prancis pada 17 November untuk memprotes kenaikan biaya hidup.
Polda Metro Jaya menyelidiki dugaan penipuan investasi Tenun Tonic. Sebanyak 96 orang melapor dengan kerugian Rp1,9 miliar.
Divpropam Polri mulai menyidangkan Irjen Eko Hadi Santoso terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal dalam kasus penyadapan.