Investasi Kereta Gantung Prambanan Rp200 M Harus Izin ke Kemenbud

Harianjogja.com, SLEMAN—Rencana investasi wisata Kereta Gantung di wilayah Kapanewon Prambanan senilai Rp200 miliar dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, pembangunan tersebut tidak boleh mengganggu keberadaan candi-candi di kawasan Candi Prambanan.

Atas pertimbangan itu, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X meminta perusahaan pengembang untuk mengajukan izin terlebih dahulu ke Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) sebelum melangkah ke tahap pembangunan.

Pamong Budaya Ahli Madya BPK Wilayah X, Asmara Dewi, mengatakan perusahaan sempat berkunjung ke BPK Wilayah X sekitar sembilan bulan lalu untuk memaparkan rencana investasi tersebut. Hanya saja, hingga kini perusahaan belum menyampaikan detail rencana wisata Kereta Gantung yang dimaksud.

“Perusahaan harus mengantongi izin dari Kemenbud selain perizinan berusaha umum melalui OSS. Ini penting karena lokasi pembangunan berada di area Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan,” jelasnya, Jumat (5/12/2025).

Sejumlah candi di sekitar kawasan Prambanan—seperti Candi Banyunibo, Miri, Ijo, dan Barong—menjadi bagian integral yang harus dilindungi dalam rencana pembangunan tersebut.

“Kami sudah mengirim surat ke perusahaan pada 9 Mei lalu, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Saya tidak tahu perkembangan perizinan atau rencana pembangunan mereka sampai sejauh apa,” kata Dewi.

Ia menjelaskan perusahaan perlu menyertakan dokumen perencanaan wisata Kereta Gantung sebagai bagian dari persyaratan administrasi perizinan ke Kemenbud. Dewi menegaskan pihaknya belum dapat memastikan apakah izin tersebut akan diberikan atau tidak karena harus melalui kajian teknis yang menilai potensi dampak pembangunan terhadap cagar budaya di sekitarnya.

Menurutnya, kewenangan perizinan juga ditentukan berdasarkan peringkat cagar budaya. Karena Candi Prambanan berstatus cagar budaya peringkat nasional, proses perizinan harus ditangani hingga tingkat Kemenbud. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten memiliki kewenangan masing-masing dalam urusan pelestarian cagar budaya.

“Titik-titik lintasan kereta gantung nanti harus di-overlay untuk memastikan apakah melintas di atas candi atau tidak. Harus ada arahan teknis terkait penentuan jalur, dan kami juga mengacu pada Satuan Ruang Geografis Prambanan,” jelasnya.

Kepala BPK Wilayah X, Manggar Sari Ayuati, menambahkan Kawasan Prambanan merupakan kawasan cagar budaya nasional. Karena itu, setiap pembangunan infrastruktur di dalamnya wajib melalui kajian komprehensif agar tidak merusak lingkungan maupun nilai penting cagar budaya.

“Pembangunan tidak bisa hanya dilihat dari fisiknya saja, tetapi harus mempertimbangkan nilai kawasan dan cagar budaya yang ada di dalamnya,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News