RTD Jogja Soroti Tantangan Tata Kelola Superholding Danantara

Harianjogja.com, JOGJA—Pembentukan BPI Danantara sebagai identitas baru ekosistem BUMN Indonesia menjadi sorotan dalam Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute–AFU bertajuk Menghitung Risiko dan Harapan Superholding BUMN Danantara digelar di Sahid Raya Hotel, Jogja, Selasa (16/12/2025). Forum ini mengulas risiko, harapan, dan tantangan tata kelola superholding tersebut.

Dengan mengelola tujuh BUMN strategis dan ratusan anak usaha, Danantara dinilai membutuhkan sistem pengawasan yang kuat agar tujuan efisiensi, transparansi, dan peningkatan daya saing benar-benar tercapai. RTD ini juga diharapkan menghasilkan masukan akademik dan policy brief yang konstruktif bagi pemerintah, khususnya dalam memastikan Danantara berperan sebagai solusi pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Diskusi tersebut dipandu oleh Akbar Faizal dan menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, antara lain Guru Besar FH UI Profesor Satya Arinanto, Peneliti Nagara Institute/LPEM FEB UI Mohamad Dian Revindo dan Peneliti Nagara Institute Edi Sewandono. Selain itu ada Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Pakar Kebijakan Publik Wijayanto Samirin; serta Prof. Wihana Kirana Jaya Guru Besar FEB UGM.

Sebagaimana diketahui BPI Danantara mengelola tujuh BUMN strategis dan 844 anak perusahaan, total aset mencapai USD900 miliar. Sebagai entitas besar, Danantara diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi dan daya saing BUMN Indonesia.

"RTD adalah upaya untuk mengambil peran memediasi pemikiran publik tentang apakah kehadiran BPI Danantara merupakan jalan keluar atau justru tetap sebuah problem. RTD ini bertujuan untuk menggali informasi, pandangan, dan usulan solusi atas serangkaian pokok pertanyaan yang terbagi menjadi isu umum dan isu spesifik," kata Akbar Faizal, selaku Direktur Eksekutif Nagara Institute.

Ia menambahkan pemerintahan yang silih berganti sebagai konsekuensi dari rotasi kekuasaan, sejatinya juga menawarkan cara pandang baru berikut harapan baru. Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, sebuah keputusan politik lahir bernama Danantara, identitas baru ekosistem BUMN. 

"Tentu kehadiran Danantara ini diharapkan menjadi jalan keluar, bukan sebaliknya [menambah persoalan baru]," kata Akbar Faizal.

Forum ini mengkaji masalah fundamental terkait apa saja yang menjadi tantangan utama pengaturan oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN dan tantangan utama penatakelolaan BPI Danantara yang berpotensi berdampak pada kinerja BUMN di masa depan.

RTD juga mempertanyakan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan aset BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, serta bagaimana BP BUMN dan BPI Danantara mengatur BUMN dalam menjawab kepentingan daerah terkait kemakmuran ekonomi.

"Seluruh rangkaian RTD Nagara Institute-AFU juga diharapkan bisa memberikan masukan penelitian dan policy briefyang konstruktif bagi pemerintah dan BPI Danantara," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara