Viral di Medsos Warganet Tetap Favoritkan Malioboro, Ini Sejarahnya

Harianjogja.com, JOGJA—Gaya bepergian warga dan wisatawan yang kerap “berhenti” di Malioboro memperlihatkan bagaimana satu koridor di Jogja memusatkan pengalaman kota dalam satu lintasan praktis, sekaligus membuat banyak destinasi lain terlewat karena dianggap merepotkan dan mahal.

Keluhan warganet soal ajakan jalan-jalan di Jogja yang selalu berujung ke Malioboro sempat viral di media sosial.

Di balik kesan monoton itu, Malioboro tetap dinilai praktis karena dalam satu lintasan pengunjung bisa menjangkau banyak titik sekaligus, mulai dari museum, bangunan heritage, kampung wisata, pusat oleh-oleh, hingga event musiman. Sementara itu, beragam destinasi di luar koridor ikonik tersebut kerap terabaikan hanya karena dianggap membutuhkan biaya lebih dan tidak bisa ditempuh “sekali jalan”.

Berikut ini rangkaian sejarah Jalan Malioboro di Kota Jogja, yang menjadi favorit wisatawan dalam dan luar negeri, seperti dirangkum dari beragam sumber, Kamis (22/1/2026).

Bukan Sekadar Jalan, tetapi Ruang Sejarah Kota
Di luar fungsi wisata hari ini, Malioboro bukan sekadar nama sebuah jalan di Pusat Kota Jogja. Koridor ini merupakan manifestasi dari perpaduan sejarah, tata ruang kosmologis, fungsi pemerintahan, aktivitas ekonomi, serta nilai budaya yang berakar kuat dalam tradisi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan tata pemerintahan modern. Jejaknya membentang dari perencanaan kosmologis abad ke-18 hingga pengembangan kawasan urban yang terus bergerak sampai era kontemporer.

Akar Kosmologis dalam Sumbu Filosofi Yogyakarta
Secara konseptual, Malioboro berakar pada tata ruang kota yang dikenal sebagai Sumbu Filosofi Yogyakarta. Poros imajiner ini membentang dari utara ke selatan melalui titik-titik penting kota, dari Tugu Golong Gilig (Tugu Pal Putih), melewati Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat (Kraton Jogja), hingga Panggung Krapyak dan menjadi dasar perencanaan ruang sejak berdirinya kota.

Jalur yang kini dikenal sebagai Malioboro merupakan bagian dari aksis tersebut, yang dalam tata ruang Kraton dahulu dimaknai sebagai manifestasi konsep Sangkan Paraning Dumadi, perjalanan hidup manusia dari asal menuju tujuan hidupnya secara simbolis.

Poros Keraton dan Tugu dalam Tata Ruang Jawa
Seperti dikutip dari web Kraton Jogja, sebagai bagian dari poros imajiner itu, Jalan Malioboro berada pada garis lurus yang menghubungkan Keraton Kasultanan Ngayogyokarta dengan Tugu Pal Putih. Posisi ini menegaskan bahwa Malioboro bukan sekadar jalur mobilitas, melainkan bagian tak terpisahkan dari perencanaan kosmologis kota yang berakar pada ajaran budaya Jawa dan nilai spiritual.

Era Kolonial dan Lahirnya Pusat Pemerintahan
Memasuki awal abad ke-19, peran Malioboro mengalami perluasan makna. Pemerintah Hindia Belanda menjadikannya pusat pemerintahan dan perekonomian wilayah Yogya. Pada masa kolonial, berbagai fasilitas penting dibangun di sepanjang kawasan ini, antara lain Benteng Vredeburg pada 1790, Societeit Der Vereneging Djokdjakarta sekitar 1822, kediaman gubernur sekitar 1830, kantor pos, serta gedung bank seperti De Javasche Bank. Pembangunan tersebut mengukuhkan Malioboro sebagai ruang interaksi administrasi kolonial, perdagangan, dan pertukaran budaya.

Berkembangnya fungsi ekonomi jalan ini juga ditandai oleh tumbuhnya komunitas dagang, baik pedagang lokal maupun imigran yang membuka toko di sisi jalan.

Malioboro menjelma sebagai titik temu beragam kelompok budaya. Seiring waktu, aktivitas perdagangan berkembang pesat dan memberi kawasan ini peran penting dalam kehidupan urban masyarakat Jogja.

Selain menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan, Malioboro turut menyaksikan berbagai momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Meski catatan resmi Pemerintah DIY pada laman TerasMalioboro tidak secara eksplisit merinci peristiwa-peristiwa tersebut, kawasan Malioboro secara luas dikenal sebagai saksi dinamika sosial dan politik pada masa pergolakan menuju kemerdekaan karena kedekatannya dengan pusat pemerintahan kolonial dan Keraton.

Ikon Wisata dan Cagar Budaya
Memasuki era kemerdekaan dan konsolidasi Republik Indonesia, fungsi serta nilai ruang Malioboro kembali bergeser. Kawasan ini tidak hanya memuat jejak kolonial dan denyut ekonomi, tetapi juga tampil sebagai landmark budaya dan wisata bagi warga Jogja maupun pengunjung dari dalam dan luar negeri.

Nilai sejarahnya kemudian diakui secara administratif melalui penetapan kawasan sebagai kawasan cagar budaya dengan zona inti dan zona ekstensif yang mencakup bangunan-bangunan bersejarah di sekitarnya, mencerminkan upaya Pemerintah DIY melindungi warisan kawasan ini.

Pada fase kontemporer, pemerintah daerah menginisiasi berbagai program penataan ruang publik, termasuk pengelolaan aktivitas pedagang kaki lima. Salah satu langkah pentingnya adalah pembentukan Teras Malioboro pada awal 2022 sebagai ruang beraktivitas bagi pedagang yang sebelumnya berjualan di trotoar sepanjang koridor ini.

Program tersebut diresmikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari penataan kawasan ekonomi kreatif dan ruang publik yang lebih tertata, sembari tetap mempertahankan denyut ekonomi rakyat di kawasan tersibuk Jogja.

Dalam konteks inilah Malioboro Jogja terus bergerak, sebagai sumbu kota, ruang sejarah, pusat ekonomi, sekaligus wajah paling mudah dijangkau dari sebuah kota yang sesungguhnya jauh lebih luas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : kratonjogja, jogjaprov.go.id, X