Bantul Prioritaskan 14 Titik Krusial Pascabencana Banjir Desember

Harianjogja.com, BANTUL—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul fokus tangani 14 titik prioritas terdampak bencana hidrometeorologi 26 Desember 2025 yang krusial akses mobilitas dan distribusi ekonomi masyarakat.

Kerusakan infrastruktur vital meliputi jembatan dan dam Pajangan, jembatan Tirtosari, ruas jalan Selopamioro, serta lokasi penghubung antar-kalurahan lainnya.

Kepala Pelaksana BPBD Bantul Mujahid Amrudin menyampaikan, bencana hidrometeorologi pada akhir Desember lalu menimbulkan kerusakan signifikan pada sejumlah infrastruktur vital, mulai dari jembatan, dam, hingga ruas jalan penghubung antarkalurahan.

“Bersama instansi terkait, kami mengidentifikasi sedikitnya 14 lokasi prioritas yang terdampak. Ini mencakup jembatan dan dam di wilayah Pajangan, jembatan di Tirtosari, serta ruas jalan di Selopamioro dan beberapa titik lainnya yang menjadi sarana vital masyarakat,” ujar Mujahid, Kamis (21/1/2026).

Menurut Mujahid, penanganan darurat telah dilakukan segera setelah bencana terjadi. BPBD Bantul mengerahkan sekitar 250 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, serta relawan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).

Selama dua hari penanganan, tim fokus pada dampak langsung berupa pohon tumbang yang tercatat mencapai sekitar 150 titik, dengan konsentrasi terbanyak berada di Kapanewon Sanden. Posko utama penanganan darurat saat itu dipusatkan di Kalurahan Srigading.

Mujahid menegaskan, kewenangan BPBD terbatas pada fase tanggap darurat. Sementara untuk tahap pemulihan dan perbaikan permanen di 14 titik prioritas, diperlukan koordinasi lintas instansi, mengingat sebagian infrastruktur berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

“Dalam konteks darurat, kami pasti turun langsung. Tetapi untuk pemulihan permanen, ini perlu mekanisme dan koordinasi agar respons waktunya bisa lebih cepat dan tepat,” katanya.

Saat ini, Kabupaten Bantul masih berstatus siaga darurat bencana hidrometeorologi sejak Oktober 2025. Status tersebut memungkinkan pemerintah daerah menyiapkan seluruh sumber daya, termasuk pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT), guna mendukung penanganan dampak bencana.

Mujahid menambahkan, seluruh laporan dampak bencana yang terjadi pada 21 November dan 26 Desember 2025 telah disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah daerah kini menunggu skema lanjutan terkait dukungan percepatan penanganan di 14 titik prioritas tersebut.

“Komunikasi dengan BNPB sudah kami lakukan. Harapannya, ada solusi percepatan penanganan karena titik-titik ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News